Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram berpandangan bahwa keberadaan Raperda tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2025-2045 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan makro berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun haruslah selaras dengan RPJPN. Yaitu, dengan melakukan kolaborasi agenda prioritas Pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan tata kelola pemerintahan.
‘’Karena RPJPD merupakan bagian dari sistem perencanaan Pembangunan nasional yang lebih luas yang dipergunakan untuk merumuskan program-program Pembangunan dan kebijakan yang akan diimplementasikan di daerah termasuk menentukan langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan,’’ ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., saat membacakan pemandangan umum fraksinya kemarin.
Selain itu, RPJPD mewakili aspirasi dan kebutuhan Masyarakat di daerah yang dalam penyusunannya haruslah melibatkan seluruh elemen Masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah sehingga RPJPD merupakan kebutuhan dan aspirasi dari kepentingan Masyarakat.
Dalam penyusunan RPJPD tersebut, sambung dia, eksekutif lebih mengedepankan pendekatan partisipatif yang dilakukan untuk menjaring tanggapan, masukan dan kritisi dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka sinergitas program dan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, sehingga program dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan hasil sinkronisasi dan saling keterkaitan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi NTB, dan RPJPD Kota Mataram Tahun 2025-2045.
‘’Untuk itu kami berhadap agar Pemerintah Kota Mataram dapat melaksanakan program-program pembangunan dalam RPJPD tersebut dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya terhadap program/kegiatan di bidang Pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Termasuk juga dalam hal penanganan masalah persampahan,’’ demikian Gus Arik. zz
