KETUA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menilai wacana penerapan program Pembelajaran Sehari Penuh atau Full Day School (FDS) perlu disikapi secara bijak, terbuka, dan melalui kajian mendalam sebelum diterapkan secara luas. Menurutnya, setiap kebijakan pendidikan merupakan bentuk inovasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Malik mengatakan, perbedaan gaya kepemimpinan dan kebijakan di setiap masa merupakan hal yang wajar. Ia membandingkan kondisi pendidikan di masa lalu dengan saat ini, yang dinilainya sangat berbeda, baik dari sisi keterbatasan sarana maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
“Dulu zaman kami sekolah, keterbatasan itu masih sangat terasa. IPTEK juga belum seperti sekarang. Maka wajar kalau sistem pendidikan terus berubah dan menyesuaikan perkembangan zaman,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat, 9 Januari 2026.
Ia mencontohkan perubahan sistem evaluasi pendidikan yang terus berkembang, mulai dari Ebta, Ebtanas, hingga Ujian Nasional, sebagai bukti bahwa dunia pendidikan memang dinamis. Oleh karena itu, kebijakan FDS dinilainya sebagai sebuah terobosan yang patut diberi ruang untuk diuji.
“Kalau ini dianggap sebagai inovasi dan terobosan yang baik, kenapa tidak kita dukung? Kita beri dulu kesempatan dunia pendidikan untuk mencoba melakukan inovasi,” katanya.
Meski demikian, Malik mengakui bahwa wacana penerapan FDS telah memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas keagamaan anak-anak di luar sekolah. Ia menilai, persoalan tersebut perlu dijawab melalui inovasi di tingkat sekolah.
“Memang ada masyarakat yang menyampaikan bahwa anak-anak mereka punya kegiatan keagamaan. Di sini sekolah harus mampu merangkum itu, misalnya dengan menyediakan bimbingan belajar atau bimbingan keagamaan di lingkungan sekolah,” jelas anggota dewan tiga periode ini.
Menurutnya, kunci utama agar kebijakan ini dapat diterima adalah sosialisasi yang masif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dewan Pendidikan, pihak sekolah, hingga orang tua atau wali murid. Sekolah percontohan juga dinilai penting sebagai rujukan sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.
“Kami kemarin juga duduk bersama Dewan Pendidikan. Banyak hal yang harus disikapi, termasuk persoalan rombongan belajar yang gemuk dan ada pula sekolah yang belum memenuhi kuota siswa,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Malik menegaskan, DPRD Kota Mataram pada prinsipnya mendukung kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia mengingatkan agar setiap inovasi dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang komprehensif, terutama dari perspektif masyarakat.
“Kalau menurut analisa dunia pendidikan ini bagus, silakan dijalankan. Tapi kalau tidak, kita harus hati-hati dalam melakukan inovasi di dunia pendidikan,” tegasnya.
Malik juga menyinggung perubahan sistem pendidikan yang kini semakin berbasis teknologi, seperti pengisian rapor secara daring, yang menunjukkan bahwa pendidikan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut, menurutnya, harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan, bukan sekadar perubahan kebijakan semata.
“Pada prinsipnya, kalau itu baik, kita dukung bersama. Tentu selalu ada sisi positif dan negatif. Tapi kita beri dulu kesempatan dunia pendidikan untuk melaksanakan inovasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus pemerintah terhadap pendidikan juga terlihat dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk pendirian sekolah rakyat, sebagai upaya meningkatkan IPTEK dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan konstruktif demi terwujudnya generasi emas di masa mendatang. (fit)
