Praya (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) menyiapkan surat yang akan dikirim ke pemerintah pusat untuk solusi penyelesaian tenaga honorer non-database yang kontraknya tidak diperpanjang. Dengan begitu, Pemkab Loteng tidak keliru dalam mengambil kebijakan nantinya, menyusul munculnya desakan dari ratusan tenaga honorer yang meminta untuk tetap diperkerjakan.
“Suratnya sedang kita siapkan. Pekan depan, rencananya suratnya akan kita kirim ke pusat,” ungkap Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.AP., kepada awak media di kantornya, Jumat (9/1/2026).
Dalam surat tersebut, selain meminta pertimbangan terkait solusi penyelesaian tenaga honorer yang ada, beberapa aspirasi dan tuntutan para tenaga honorer juga turut disampaikan. Supaya bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat nantinya. Harapanya, ada solusi terbaik yang diberikan pemerintah pusat terkait persoalan tenaga honorer tersebut.
Untuk saat ini, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini, Pemkab Loteng sudah menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yakni dengan tidak memperpanjang kontrak tenaga honorerer non-database sebanyak 1.129 orang. Termasuk 715 tenaga honorer guru.
Sebagai kompensasi, Pemkab Loteng telah menyiapkan program pelatihan kerja bagi tenaga honorer bersangkutan. Anggaran pendukung pun sudah dialoksikan. Namun meski sudah sesuai kebijakan pusat, langkah tersebut tetap mendapat reaksi dari para tenaga honorer yang ada.
“Maka kita minta petunjuk pemerintah pusat. Seperti apa langkah yang bisa dilakukan Pemkab Loteng dalam menjawab persoalan ini,” imbuh Pathul.
Artinya, apapun yang menjadi saran pemerintah pusat itu nantinya yang akan menjadi dasar kebijakan Pemkab Loteng. Karena tentu Pemkab Loteng tentu tidak bisa mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat. “Semoga ada solusi terbaik,” pungkas mantan Wakil Bupati (Wabup) Loteng ini. (kir)
