PERSOALAN pengemis atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Mataram dinilai berpotensi menjadi masalah berkepanjangan jika tidak ditangani secara komprehensif. Keberadaan pengemis yang kerap muncul secara tiba-tiba, menghilang sementara saat ditertibkan, lalu kembali beroperasi, dinilai menimbulkan berbagai persoalan sosial, keamanan, hingga mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan raya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Zaitun, SH., menilai langkah Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial yang saat ini rutin melakukan razia penertiban pengemis sudah berada di jalur yang tepat. Namun demikian, upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan lebih intensif.
“Langkah razia yang dilakukan pemerintah atau dinas saat ini sudah bagus dan harus terus dilaksanakan secara rutin. Kalau memungkinkan, harus ada petugas yang melakukan penertiban setiap hari agar pengemis tidak kembali muncul di titik-titik rawan,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Minggu (11/1).
Menurutnya, penanganan pengemis tidak cukup hanya bersifat sementara, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mencari solusi jangka panjang. Pemerintah diminta menggali akar permasalahan yang mendorong seseorang menjadi pengemis, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Semua pihak harus terlibat, tidak hanya dinas teknis. Kita harus mencari akar masalahnya sebagai langkah preventif, sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang,” kata dia.
Selain itu, Zaitun juga menekankan pentingnya adanya langkah penindakan dan pemberian sanksi bagi pengemis yang terjaring razia, termasuk pihak-pihak lain yang terlibat sebagai pendukung atau pengkoordinir. Penegakan aturan dinilai penting untuk memberikan efek jera.
Politisi Partai Golkar ini berharap adanya koordinasi yang solid di tingkat eksekutif, mulai dari Wali Kota, perangkat daerah terkait, camat, lurah, hingga satuan pengamanan lingkungan dan para kader di tingkat kelurahan. Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk menutup ruang gerak pengemis di wilayah Kota Mataram.
Lebih lanjut, Komisi IV menyoroti fakta bahwa sebagian besar pengemis yang beroperasi di Kota Mataram diketahui berasal dari luar daerah, seperti Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.
Terkait pengawasan penerima bantuan sosial (bansos) yang masih menjadi pengemis, Zaitun mengakui bahwa pengawasan di lapangan tidak mudah dilakukan. “Di masyarakat, sulit mengetahui siapa penerima bansos yang masih menjadi pengemis karena dilakukan secara diam-diam dan dengan berbagai cara,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi IV memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk berkomunikasi dengan lingkungan dan para kader guna mencocokkan data penerima bantuan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebab penerima bansos masih mengemis serta mencari solusi yang tepat. (fit)
