Taliwang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi keuangan daerahnya di tahun 2026 ini. Kekurangan TKD yang potong, diungkap Pemkab KSB dapat tertutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun sebelumnya.
“Penyesuaian (setelah pemotongan) TKD dari pusat terhadap APBD 2026 sudah kami lakukan. Dan kekurangannya dapat ditutupi oleh Silpa 2025,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul, Jumat (9/1/2026) lalu.
Hairul enggan mengungkap berapa besaran pemotongan TKD KSB di tahun 2026 ini. Namun ia menegaskan, setiap program kegiatan yang telah disiapkan pemerintah di tahun 2026 ini akan berjalan sesuai rencana yang telah dituangkan di APBD. “Efisiensi pasti ada, tapi itu bukan pada belanja wajib dan program-program prioritas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan mengenai Silpa yang dijadikan ‘sumpal’ menutupi TKD yang dipotong pemerintah pusat. Mantan kepala Bappeda KSB ini menuturkan, Silpa memang secara umum adalah sisa anggaran tahun sebelumnya. Namun komponennya beragam. Tidak saja asalnya dari sisa belanja program yang tidak dilaksanakan, tetapi ada juga sumbernya dari pendapatan yang masuk setelah pembahasan APBD.
“Orang sering beranggapan ke mana pemerintah kok ga dikerjakan. Karena orang berpikir Silpa itu murni dari dana program yang tidak dieksekusi di tahun sebelumnya. Padahal disitu ada juga pendapatan yang terlampaui atas target pendapatan tahun sebelumnya,” papar Hairul.
Sebagai gambaran, pada APBD 2026 yang disepakati DPRD bersama Pemkab KSB pada 1 Oktober 2025 lalu. Ditetapkan nilai pendapatan KSB sebesar Rp1.511.359.123.916. Angka itu mengalami penurunan sebesar Rp 397.937.841.275 atau 20,84% dibandingkan dengan Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Sementara di sisi belanja, Pemkab KSB mematok sebesar Rp1.711.359.123.916. Dengan komponen belanja yakni, belanja operasional sebesar Rp1.268.174.110.788. Belanja modal sebesar Rp276.614.423.407. Belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp7,5 miliar dan belanja transfer sebesar Rp165.070.589.720.
Dengan komposisi tersebut, terlihat terjadi defisit sebesar sekitar Rp200 miliar lebih. Namun dalam keterangan pemerintah saat pembahasan Raperda APBD 2026, dihadapan DPRD menyatakan terhapat dana sebesar Rp200 miliar yang bersumber dari Silpa 2025 untuk menutupi defisit anggaran itu.(bug)
