Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa mengaku hingga tahun 2025 realisasi pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) baru di angka 44 persen dari total kebutuhan sebanyak 21.000 titik.
“Per akhir tahun 2025 realisasi keberadaan PJU kita baru 44 persen atau sekitar 9.040 titik dari kebutuhan secara keseluruhan mencapai 21.000 titik,” kata Kepala Dinas PRKP kepada Suara NTB melalui Kabid perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Alwan Patawari, kepada Suara NTB, kemarin.
Alwan melanjutkan, dalam penanganan terhadap persoalan itu, pihaknya mendorong supaya desa bisa mengalokasikan anggaran untuk pemasangan lampu PJU. Sementara untuk meterisasi atas lampu tersebut diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan PRKP.
“Sekarang kan desa punya angaran, makanya kita dorong mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PJU. Nanti kita (PRKP) yang akan membayar untuk listrik pasca bayarnya,” ucapnya.
Dia mencontohkan, salah satunya desa yang sudah melaksanakan program tersebut yakni Desa Lamenta dan Alas. Desa Lamenta memasang lampu menggunakan dana desa nanti pemerintah yang menanggung biaya listriknya.
“Pertama mereka (Desa Lamenta) pakai pulsa setelah kita berkoordinasi dengan PLN akhirnya kita ambil alih dengan menggunakan listrik pasca bayar,” ucapnya.
Diharapkan dengan pola demikian, bisa menjadi solusi dalam menangani masalah minimnya lampu PJU di sejumlah wilayah. Karena jika mengharapkan anggaran dari APBD untuk membiayai masalah tersebut maka dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Khusus dalam kota hampir 98 persen sudah terpasang, pekerjaan kita adalah jalan desa dan kecamatan yang masih minim PJU sehingga kami terus mendorong agar Desa bisa mengalahkan bagian,” tukasnya. (ils)
