Mataram (suarantb.com) – Hingga dengan tanggal 12 Januari 2025, belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB menerima gaji. Padahal, semestinya ASN menerima gaji sejak awal bulan.
Menyikapi hal ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., memastikan pihaknya sudah memproses penggajian pegawai. Hanya saja terjadi keterlambatan terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengajukan gaji kepada bendahara daerah.
“Kalau yang sudah mengajukan ke kita ya kita bayar,” ujarnya, Senin, 12 Januari 2025.
Sebagian besar OPD yang sudah mengajukan penggajian, lanjut Nursalim langsung dibayarkan gajinya oleh bendahara. Sementara, ada beberapa yang hingga saat ini belum menyerahkan ke BKAD, sehingga gaji ASN di lingkup kerja tersebut belum bisa dicairkan.
“Yang penting sudah banyak yang mengajukan. Kalau gaji itu tergantung Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalau cepat ya kita bayar,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengatakan permasalahan ini kerap terjadi di awal tahun. Namun, ia sekali lagi memastikan hampir 90 persen ASN sudah menerima gaji. Begitupun dengan ASN-ASN di lingkungan kerja yang sempat dikepalai oleh Pelaksana Tugas (Plt) akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Nursalim memastikan, penerapan SOTK baru ini tidak mengganggu proses penggajian pegawai. “InsyaAllah. Tidak ada gangguan. Tetap kita bayar gajinya,” katanya.
Hanya saja, lanjut dia, yang menyebabkan sedikit keterlambatan penggajian pegawai lingkup Pemprov NTB, karena terdapat gangguan sistem penginputan.“Hanya sedikit gangguan di sistem saja ini. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Itu saja,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini merupakan hal yang wajar di awal tahun. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, setiap awal tahun itu terdapat pengusulan kepengurusan baru. Misalnya bendahara baru, pengusulan pejabat pengelolaan keuangan, maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan. “Jadi wajarlah sebenarnya di awal tahun ini,” ujarnya.
Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menegaskan, pembayaran gaji pegawai Pemprov NTB tengah berproses. Termasuk bagi tenaga pendidikan. Ia mengaku, pihaknya sedang melakukan penginputan data. “Sedang penyusunan anggaran khasnya. Kemudian setelah jadi anggaran khas OPD baru anggaran khas Pemda,” tutupnya. (era)
