Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB menegaskan lima mantan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkena demosi pada Jumat, 9 Januari 2025 tidak bisa mengikuti seleksi terbuka untuk pengisian delapan jabatan Kepala OPD dan tiga jabatan Wakil Direktur (Wadir) yang akan segera dibuka.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik dengan tegas mengatakan tidak. Mereka harus mengabdi setidaknya satu tahun untuk bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan eselon II.
“Tidak, diberikan kesempatan satu tahun untuk menunjukkan kinerjanya,” ujarnya, Senin, 12 Januari 2025.
Setelah satu tahun, lanjutnya, lima mantan Kepala OPD, yaitu Najamuddin Amy, Muhamad Taufiq Hidayat, Nuryanti, Khairul Akbar, dan Subhan Hasan, bisa mengikuti seleksi untuk peningkatan eselon.
Adapun untuk pengisian total 11 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB, mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan ini mengaku akan segera dibuka.
“Pansel, pekan ini akan diumumkan. Kemudian 20 hari kerja kemudian pendaftaran. Insya Allah minggu kedua Februari atau akhir Februari sudah terisi semua. Sedang dipersiapkan,” jelasnya.
Disinggung adanya tudingan dan pertanyaan soal penerapan sistem merit yang selalu digaung-gaungkan. Salah satunya mengenai adanya dugaan balas dendam politik terhadap lima mantan kepala OPD tersebut, mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini dengan tegas membantah tudingan tersebut.
Dia menegaskan, demosi yang terjadi pada Jumat lalu murni berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang diamati oleh gubernur sejak 10 bulan lalu. “Sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur. Tidak ada kepentingan politik. Tidak ada,” tegasnya.
Menurutnya, pejabat yang terkena demosi belum secara maksimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena, yang menjadi perhatian dan keinginan gubernur selama menjabat yaitu para OPD mampu bergerak agar visi-misi gubernur untuk mencapai NTB Makmur Mendunia bisa terwujud.
“Jadi evaluasinya itu bukan saja di perangkat daerah atau penugasannya yang baru tiga bulan kemarin sudah dilakukan. Jauh awal sejak Pak Gubernur baru dilantik kan. Pak Gubernur juga sudah menyampaikan itu,” terangnya.
Untuk diketahui masih ada sekitar 11 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt), delapan di antaranya merupakan posisi kepala OPD. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim).
Selanjutnya, ada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, dan tiga posisi Wakil Direktur (Wadir) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). (era)
