Mataram (suarantb.com) – Rencana penggabungan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Mataram, belum direalisasikan. Kebijakan ini tergantung kebutuhan dari kepala daerah.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, Arifuddin ditemui pada, Senin (12/1/2026) menegaskan, rencana penggabungan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Mataram, belum ada petunjuk dari kepala daerah. Meskipun, Pemprov NTB telah menerapakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru. “Sampai saat ini, belum ada petunjuk dari Pak Wali,” terangnya.
Penggabungan OPD ini kata Arif, sangat tergantung dari karakteristik wilayah serta jumlah penduduk. Ia mencontohkan karateristik Kota Bima dengan Kota Mataram sangat berbeda dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. “Beda wilayah beda karakteristiknya,” pungkasnya.
Mantan Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram mengakui, kajian terhadap penggabungan OPD pernah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (sekarang, Badan Riset dan Inovasi Daerah). Hasil kajian belum direalisasikan karena disesuaikan dengan kebutuhan kepala daerah. “Iya, kalau ada perintah baru ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah perangkat daerah yang akan digabung atau merger adalah, Dinas Pertanian akan digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan. Ketiga instansi ini dinilai memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama, sehingga memudahkan proses koordinasi dan pelaksanaan program.
Berikutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan digabung dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah akan menjadi salah satu bidang di Bappeda. Dinas Pendidikan akan digabung dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Sedangkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bisa digabung karena memiliki urusan berbeda sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Arif menegaskan, penggabungan OPD akan dilaksanakan apabila ada permintaan dari kepala daerah. (cem)
