Bima (Suara NTB) – Banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah di Bima tidak lagi bisa dipahami semata sebagai bencana alam, tetapi disinyalir sebagai bencana ekogolis yang dirawat.
Pandangan Akademisi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima, Rizalul Fiqry menegaskan banjir yang melanda wilayah Bima merupakan bencana ekologis akibat aktivitas manusia yang dibiarkan berlangsung dari tahun ke tahun.
Bencana yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, selalu menunjukkan persoalan yang sama. Penyebabnya adalah ketidakmampuan kawasan hulu dan hilir dalam mengelola air.
Artinya, kawasan pegunungan sudah tidak lagi mampu menyerap air. Sedangkan di bagian hilir tidak lagi menampung limpahan air dari hulu. Kondisi ini menunjukkan adanya dua persoalan utama yang saling berkaitan. “Di hulu tidak mampu menyerap, di hilir tidak mampu menampung. Dua-duanya bermasalah,” katanya kepada Suara NTB, Senin, 12 Januari 2026.
Fenomena ini lanjutnya, tidak bisa dibaca secara dangkal, melainkan siklus duka diduga dipelihara. Masyarakat sebenarnya mengetahui pemicu banjir, tetapi terus berada dalam konflik lama antara kepentingan ekonomi dan ekologi. “Ini perang lama antara ekologi dan ekonomi. Sayangnya, hampir seratus persen mindset masyarakat bertumpu pada ekonomi, sementara ekologi diabaikan,” katanya.
Kepedulian terhadap lingkungan kerap muncul terlambat.
Ia juga menyoroti cara pandang masyarakat yang kerap memaknai banjir sebagai musibah semata. Dampaknya tidak saja di kawasan dataran rendah melainkan meluas ke wilayah dataran tinggi. Ia mencontohkan kejadian di Kecamatan Donggo. Air dari atas langsung menghantam rumah-rumah warga mengikuti kontur jalan. “Itu bukan banjir genangan, tapi banjir bandang dengan dampak pada material besar,” katanya.
Kendati demikian, masyarakat tetap memilih sektor ekonomi dianggap paling cepat menghasilkan uang. Salah satu caranya adalah menanam jagung dengan mengorbankan pohon di kawasan pegunungan.
Perambahan hutan untuk kepentingan food estate atau tanaman jagung sebenarnya tidak dibenarkan. Program pemerintah melalui penanaman bibit pohon dilakukan setiap tahun. Akan tetapi, persoalan utamanya adalah implementasi dan pengawasan. Pengawasan dinilai masih sangat lemah mulai dari tingkat desa.
Simbol paling nyata dari lemahnya pengawasan tersebut, menurut Fiqry, terlihat dari keberadaan pos pengawasan kehutanan.
Kondisi ini lanjutnya, membuat masyarakat tidak lagi takut terhadap pengawasan, sementara pemerintah dianggap tidak hadir. “Di titik ini, banjir sudah layak disebut sebagai bencana ekologis akibat aktivitas manusia, sebuah siklus bencana yang dirawat,” ujarnya. (hir)
