Mataram (suarantb.com) – Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hulaemi, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menyiapkan gudang penyimpanan jagung menjelang panen raya kuartal I tahun 2026 yang telah mulai berlangsung di sejumlah wilayah.
DPRD memprediksi hasil panen tahun ini akan melimpah, sehingga diharapkan menjadi momentum penguatan ketahanan pangan, sekaligus ujian bagi kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi petani dari permainan harga oleh tengkulak dan spekulan.
“Kebutuhan jagung dalam negeri sangat tinggi. Bahkan pabrik pengolahan jagung masih sering impor. Artinya, sebenarnya hasil produksi dalam negeri bisa terserap semua,” kata Hulaemi pada Selasa (13/1/2026).
Ia menilai, kekhawatiran harga jagung anjlok saat panen raya semestinya tidak terjadi jika pemerintah hadir sejak awal. Hulaemi menekankan kunci utamanya adalah kesiapan gudang dan penyerapan hasil panen, khususnya oleh Bulog.
“Kemungkinan harga jagung turun itu kecil, apalagi kalau pemerintah turun tangan. Ketika harga ditekan tengkulak, pemerintah harus langsung menyerap hasil panen,” ujarnya.
Sebagi seorang yang berlatar belakang pengusaha, Hulaemi menilai pengendalian harga jagung sebenarnya bukanlah hal yang sulit, selama ada sikap tegas dari pemerintah dan keberpihakan yang jelas kepada petani.
“Pemerintah bisa mengatur pabrik pengolahan jagung agar membeli dari Bulog. Kalau tidak mau, izinnya bisa dicabut. Sebenarnya mudah, asal ada kemauan,” katanya.
Saat ini, harga jagung di tingkat petani dan pasar disebut berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, menurutnya harga tersebut terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan sektor lainnya, yakni khususnya peternak ayam petelur. “Idealnya harga di kisaran Rp5.500. Kalau terlalu tinggi, peternak menjerit. Ini harus dijaga keseimbangannya,” ujar Hulaemi.
Hulaemi mengingatkan pengalaman tahun sebelumnya, ketika harga jagung dipermainkan atau diatur oleh spekulan, yang justru mengakibatkan harga jagung melonjak terlalu tinggi di pasaran karena pemerintah terlambat melakukan penyerapan dengan alasan keterbatasan gudang.
Hingga hal tersebut pun membuat para peternakan ayam petelur dan sebagainya menjerit, lantaran harga pakan mahal. “Tahun lalu harga melonjak karena pemerintah terlambat menyerap panen dengan alasan gudang tidak tersedia. Ke depan, gudang harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu panen,” tegasnya.
Jika pemerintah benar-benar serius berada di pihak petani, dengan menyiapkan gudang penyimpanan kemudian menyerap hasil panen lebih awal, Hulaemi menilai hal tersebut akan tetep menempatkan NTB pada posisi strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Ia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri dalam salah satu triple agendanya, yakni ketahanan pangan. “Petani adalah pahlawan pangan. Mereka harus dihargai dengan menjaga harga hasil panennya,” pungkasnya. (ndi)
