PERWAKILAN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi perhatian khusus terhadap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, khususnya di NTB.
Perhatian tersebut menyusul insiden keracunan yang terjadi di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, beberapa hari lalu. Berdasarkan data sementara, jumlah korban mencapai 38 orang yang berasal dari siswa SDN 1 Darmaji dan Madrasah Ibtidaiyah Hidayatuslohin.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Adrian Puspawijaya, mengakui, kasus tersebut menjadi bagian dari data dan temuan yang dihimpun BPKP dalam pengawasan pelaksanaan program MBG di NTB. Dalam hal ini, BPKP melakukan pemotretan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di setiap SPPG, mulai dari proses penunjukan, pemenuhan persyaratan, hingga pelaksanaan di lapangan, termasuk ketika terjadi insiden seperti kasus keracunan.
“Kami dari BPKP melihat pelaksanaan SPPG dari awal mulai dari penunjukannya sampai selesai. Termasuk ada kejadian itu, kami lakukan pendataan untuk kita sampaikan,” jelasnya saat ditemui usai silaturahmi dengan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Senin (19/1/2026).
Adrian kembali menegaskan, jika BPKP tidak berada pada posisi pengambil kebijakan. Dalam hal ini, peran BPKP lebih kepada memotret fakta di lapangan dan menyusun rekomendasi perbaikan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Setelah itu, pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan untuk membuat kebijakan.
Meski demikian, seluruh temuan yang ada di daerah akan dikompilasi secara nasional dan dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat pusat bersama kementerian dan lembaga terkait. Diakuinya, kendati terdapat insiden keracunan, Adrian menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG di NTB sejauh ini berjalan cukup lancar.
Apalagi dampak tidak langsung program MBG terhadap ketahanan pangan daerah, khususnya meningkatnya kebutuhan bahan pangan seperti daging ayam. Dalam hal ini, Perwakilan BPKP NTB, mendorong optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Peternakan agar peluang ekonomi dari program MBG dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengganggu ketahanan pangan daerah.
Selain program MBG, tambahnya, Perwakilan BPKP NTB juga mengawal akuntabilitas sejumlah program strategis nasional lainnya di daerah, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan perintah langsung dari BPKP pusat.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyampaikan mengenai rencana pengukuhan dirinya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB tanggal 23 Januari 2026 mendatang di Pendopo Gubernur NTB. (ham)
