PENGGUNAAN LPG 3 kilogram dinilai masih belum tepat sasaran. Padahal sejak awal, LPG 3 kg diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Namun dalam praktiknya, karena harga yang murah dan mudah didapat, LPG bersubsidi tersebut justru digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pelaku usaha.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada sistem distribusi dan pengawasan yang belum ketat. “Awalnya LPG 3 kilogram itu kan untuk orang tidak mampu. Tapi karena murah, akhirnya semua merasa tidak mampu, termasuk ASN dan bahkan pengusaha,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, kemarin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketimpangan distribusi. Masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama justru kerap kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat tingginya permintaan dari kelompok yang sebenarnya tidak berhak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misban mendorong agar pemerintah bersama Pertamina memperketat sistem distribusi LPG subsidi melalui pendataan pengguna. “Semua pengguna LPG subsidi harus didata. Nantinya, pembelian LPG 3 kilo hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kode atau barcode tertentu,” jelasnya.
Selain itu, politisi Hanura ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang kuat dan mengikat, tidak sekadar imbauan. “Kalau hanya imbauan, itu tidak akan efektif. Justru pemakaiannya bisa makin banyak. Harus ada aturan yang jelas dan sanksi bagi yang tidak berhak menggunakan,” tegasnya.
Ia juga menilai pengawasan di lapangan harus diperkuat melalui razia atau sweeping secara berkala setelah regulasi diberlakukan. Dengan demikian, distribusi LPG subsidi dapat benar-benar dikendalikan dan diawasi.
Misban menilai penertiban penggunaan LPG 3 kg tidak bisa dilakukan secara mendadak. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan regulasi, sosialisasi menyeluruh, hingga penyiapan skema distribusi alternatif.
Sebagai alternatif, ASN dan masyarakat mampu didorong untuk beralih menggunakan LPG non-subsidi, seperti tabung 5 kg. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga menyediakan pilihan harga yang lebih terjangkau dibandingkan tabung 12 kg yang dinilai terlalu mahal.
Ia menekankan bahwa stok LPG 3 kg harus disesuaikan dengan jumlah rumah tangga miskin yang berhak. “Harus ada hubungan antara jumlah warga miskin dengan stok LPG yang tersedia. Jangan rumah tangga miskin sedikit, tapi tabungnya beredar ribuan,” katanya. (fit)
