Giri Menang (suarantb.com) – Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat sebanyak 32.000 pegawai Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari mendatang, menuai protes dari kalangan tenaga honorer di Lombok Barat (Lobar).
Kebijakan ini dinilai tak adil bagi mereka yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Sementara petugas MBG ini baru direkrut tahun 2025 lalu.Tenaga non-ASN yang juga calon PPPK Paruh Waktu di Lobar, menyampaikan protesnya terhadap wacana kebijakan pemerintah mengangkat petugas MBG.
“Tidak adil dong kita yang sudah lama mengabdi tidak kunjung diangkat menjadi PPPK, tapi petugas MBG yang baru saja direkrut mau diangkat,” kata non-ASN yang enggan namanya dikutip, Sabtu (24/1/2026).
Bahkan kabar pengangkatan non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu pun menjadi angin segar, karena mereka berharap ada kepastian nasib. Meskipun gaji yang diterima kabarnya tetap sama dengan tahun lalu. Namun dirasakan tidak adil ketika ada wacana BGN mengangkat petugas MBG menjadi PPPK.
“Kenapa kami diabaikan, justru memprioritaskan MBG yang baru direkrut? Sementara kami telah lama mengabdi,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemkab melalui Asisten I Setda Lobar H. Saepul Ahkam mengatakan, Pemkab tidak tahu menahu terkait wacana pengangkatan petugas MBG menjadi PPPK. “Ya kami tidak tahu, intinya kami tidak tahu. Belum ada konfirmasi siapa yang mau diangkat. Itu isu pusat,” ujarnya.
Ahkam mengakui rentan timbulnya kecemburuan di kalangan non-ASN jika kebijakan itu diberlakukan. Hal itu karena non-ASN telah mengabdi lama, sedangkan petugas MBG baru setahun direkrut.
Jumlah SPPG di Lobar per bulan Desember lalu sebanyak 45 unit yang sudah beroperasi. Di dalam satu SPPG, ada petugas Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang direkrut oleh pusat (BGN). Ada juga kepala SPPG dan akuntan.
Pemkab hanya memiliki kewebangan koordinasi dan monitor untuk SPPG MBG. Kecuali untuk SPPG yang berada di daerah Terluar, Terisolir, dan Terpencil (3T), Pemkab memiliki fungsi koordinasi.
Jumlah titik SPPG 3T sebanyak 11 titik dan itu sudah terisi semuanya. Namun pihaknya belum dikonfirmasi untuk titik berikutnya. Dari 11 titik SPPG untuk daerah 3T ini pun belum beroperasi. Bahkan baru satu SPPG yang proses pembangunannya 95 persen, yakni di wilayah Batulayar.
Pihaknya saat ini sedang mendata kepastian penyuplai bahan baku. Misalnya SPPG di Dasan Tapen, konon menggunakan Bumdes dan SPPI orang serempat. Hasil pengecekan tim, kebutuhan bahan baku sebagian disuplai oleh Bumdes, seperti beras. (her)
