Mataram (suarantb.com) – Abrasi di Pantai Ampenan menjadi tahunan. Penanganan tidak bisa secara simultan. Pemkot Mataram perlu perkuat lobi ke pusat, agar pembangunan pemecah gelombang terealisasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdurrahman mengatakan, permasalahan abrasi di Ampenan bukan hal baru. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk menangani secara maksimal.
Kendati demikian, permasalahan abrasi di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan harus menjadi perhatian serius. Pemkot Mataram dapat mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. “Abrasi ini memang masalah sejak lama,” terangnya.
Saat ini, Pemkot Mataram sedang berusaha pendanaan untuk pembangunan pemecah gelombang. Tantangannya kata Politisi Partai Gerindra ini, abrasi tidak saja terjadi di Kota Mataram,melainkan terjadi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyarankan satu solusi untuk mencegah abrasi bisa dengan menanam mangrove dan vegetasi.
Menurut Malik, struktur penahan gelombang perlu dibangun. Pemecah gelombang dinilai jadi solusi. “Retorasi pantai kembalikan sesuai fungsi semula,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning ditemui pada, Jumat (23/1/2026) menerangkan, upaya jangka pendek untuk penanganan abrasi di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan adalah membangun batu boulder. Batu boulder dibangun di tiga lokasi yakni, Lingkungan Bugis, Loang Baloq, dan Mapak melalui daftar penggunaan anggaran Dinas PUPR.
Sementara, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I juga akan membangun batu boulder di lokasi berbeda. “Kita bangun batu boulder di tiga lokasi. Nanti ada juga dari BWS membangun di lokasi yang berbeda,” terang Lale.
Batu boulder ini dinilai sangat efektif menahan gelombang. Terbukti kata Lale, pemukiman yang terdampak gelombang pasang di kawasan yang tidak dipasang penghalang tersebut.
Kendati demikian, pihaknya juga berpikir penanganan jangka panjang. BBWS Nusa Tenggara I memberikan lampu hijau untuk membangun pemecah gelombang atau break water di tahun 2027.
Lale menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pemecah gelombang senilai Rp240 miliar. “Nanti dibangun di beberapa titik berdasarkan kajian atau perhitungan BWS,” ujarnya.
Pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi sembilan kilometer Pantai Ampenan. Ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi kendala, sehingga dana Rp240 miliar diprediksi hanya mengakomodir empat lokasi saja.
Untuk desain atau model pemecah gelombang menjadi kewenangan dari BBWS. Akan tetapi, kondisi ini akan disesuaikan dengan kedalaman pantai dan lain sebagainya. Sebab, kedalaman pantai akan menyesuaikan atau berpengaruh terhadap volume. “Kalau bangun keseluruhan butuh anggarannya sampai triliunan. Alhamdulillah, pemecah gelombang dibangun di empat lokasi saja,” ujarnya.
Ahmad, warga Lingkungan Bugis mengharapkan penanganan jangka panjang dari pemerintah. Pasalnya, masyarakat selalu dibayangi oleh gelombang pasang setiap tahunnya. Aktivitas mereka terganggu dan barang berharga rusak dihantam gelombang. “Kalau bisa jangan terus seperti ini. Kita jadi ndak tenang kalau sudah musim barat seperti sekarang ini,” tuturnya.
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menerangkan, pascagelombang pasang menghantam pemukiman warga di Lingkungan Bugis dan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan pada, Rabu (21/1). Seluruh pegawai di lingkup Pemkot Mataram dibantu TNI-Polri untuk membantu membersihkan kawasan yang terdampak.
Skenario selanjutnya, warga yang terkena imbas gelombang pasang akan direlokasi. “Rumah warga yang rusak parah akan kita relokasi ke huntara,” terangnya ditemui pada, Jumat (23/1/2026).
Selain itu, dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama seminggu. Mohan mengatakan, gelombang pasang otomatis mengganggu perekonomian warga di Lingkungan Bugis dan Bintaro Jaya. “Otomatis nelayan tidak turun melaut kalau sudah kondisi begini,” terangnya.
Ia mencatat 18 unit rumah rusak parah dan ratusan warga terdampak. Orang nomor satu di Kota Mataram tidak menginginkan kejadian ini kembali terulang. Langkah jangka pendek dilakukan adalah membangun tanggul sementara dan membangun batu boulder.
Batu boulder ini dinilai efektif untuk mengurangi hempasan ombak ke pemukiman warga. Mitigasi jangka panjang lanjut Wali Kota, akan dibangun pemecah gelombang. Rencananya pemecah gelombang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai I Nusa Tenggara di tahun 2027. “Informasi kami terima dari BWS akan dibangun pemecah gelombang di tahun 2027,” ujarnya.
Kondisi cuaca belum kondusif serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut, Pemkot Mataram meningkatkan status kebencanaan dari siaga menjadi tanggap darurat.
Wali Kota meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, untuk mengintervensi penanganan di kawasan pesisir Pantai Ampenan tersebut. “Iya, kita naikan statusnya menjadi tanggap bencana,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengatakan, status kebencanaan dinaikan dari siaga menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari. Akan tetapi, pihaknya akan melihat perkembangan eskalasi bencana yang terjadi di Kota Mataram. “Kita tingkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat,” demikian kata dia. (cem)
