INSPEKTORAT NTB berencana memanggil Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengklarifikasi terkait beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama semester II tahun 2025.
Inspektorat NTB akan meminta klarifikasi beberapa pihak, seperti Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mengenai masalah lingkungan di daerah.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) untuk mengkonfirmasi terkait dengan ketahanan pangan, dan direksi Bank NTB Syariah.
“Minggu depan kita sudah ke OPD terkait. Kita lihat dulu, minta penjelasan dulu apa masalahnya. Kita urai dulu di mana kurangnya,” ujar Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, Senin, 26 Januari 2026.
Budi mengaku, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Inspektorat diberikan waktu selama dua bulan, atau 60 hari untuk menyelesaiakan temuan pihak eksternal, dalam hal ini BPK.
Untuk mempercepat tuntasnya temuan itu, ia mengaku akan menjemput bola. Dengan cara mendatangi atau memanggil kepala OPD satu-per satu. “Maksimal 60 hari wajib kita tindak lanjuti. Nanti saya punya program, tiap minggu saya mungkin jemput bola untuk menindaklanjutinya,” lanjutnya.
Dia menekankan, meski temuan BPK tidak hanya satu dua, melainkan serentetan masalah dengan tiga garis besar. Dia memastikan seluruh temuan itu akan tuntas dalam waktu 60 hari, terhitung sejak diberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK. “Jangan pesimis, mudah-mudahan itu bisa. Dan kita upayakan bisa,” katanya.
Menurutnya, fokus utama Inspektorat saat ini untuk menuntaskan tiga temuan BPK. Namun, dalam perjalanannya yang erat kaitannya dengan masyarakat lah yang akan diselesaikan terlebih dahulu.
“Semua permasalahan itu sama besar kecilnya kalau di kita, namanya laporan hasil pemeriksaan (LHP). Tapi kan ada yang namanya skala prioritas. Misalnya mana yang paling berdampak pada masyarakat. Itu yang paling kita prioritaskan,” tegasnya. (era)
