SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., menegaskan dukungan penuh terhadap pengelolaan angkutan publik yang terintegrasi. Menurutnya, transportasi massal tidak dapat berdiri sendiri dan harus terhubung secara menyeluruh, baik dari sisi rute, moda, sistem layanan, hingga mekanisme pembayaran.
“Integrasi menjadi kunci agar angkutan publik benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat. Ini bukan hanya persoalan teknis transportasi, tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan kemacetan, serta upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Rino kepada Suara NTB di Mataram kemarin.
Politisi Partai Golkar ini menilai, uji coba angkutan publik yang saat ini berjalan menunjukkan sinyal positif, terutama dalam upaya memperkenalkan kembali budaya menggunakan transportasi umum di tengah masyarakat. Meski demikian, dari sisi peningkatan minat pengguna—khususnya masyarakat umum dan pelajar—hasilnya masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.
“Evaluasi perlu dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari keterisian penumpang, ketepatan waktu, kenyamanan, hingga kesinambungan operasional. Uji coba ini harus menjadi dasar perbaikan ke depan, bukan sekadar kegiatan simbolik,” tegas Rino.
Terkait keterbatasan rute yang masih terpusat di kawasan tengah kota, Rino mendorong adanya perluasan rute secara bertahap dan terukur. Ia mengakui bahwa penambahan rute akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, namun hal tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pelayanan publik.
“Perluasan rute harus didahului kajian yang matang, mencakup kebutuhan masyarakat, potensi penumpang, serta efisiensi layanan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Rino juga menyoroti posisi Kota Mataram yang memiliki keterkaitan mobilitas tinggi dengan daerah sekitar. Oleh karena itu, ia mendorong integrasi layanan angkutan publik lintas wilayah dengan daerah penyangga seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah.
“Integrasi lintas wilayah perlu dibangun melalui koordinasi antar pemerintah daerah, agar sistem transportasi dapat melayani pergerakan masyarakat secara lebih luas, efektif, dan tidak terfragmentasi oleh batas administratif,” ujar anggota dewan dua periode ini.
Ke depan, Rino berharap rintisan angkutan publik yang sedang berjalan tidak berhenti pada tahap uji coba, melainkan dapat diarahkan menjadi layanan permanen dan berkelanjutan. Sejumlah langkah konkret pun didorong, mulai dari penguatan dasar kebijakan, dukungan penganggaran yang konsisten, evaluasi kinerja secara berkala, hingga sinergi dengan program lain seperti angkutan pelajar dan pengendalian lalu lintas.
“Keberlanjutan program angkutan publik harus menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Rino. (fit)
