Dompu (suarantb.com) – Kementerian Perhubungan RI telah mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo Kabupaten Dompu sebesar Rp91 miliar dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pembangunan fasilitas darat dan laut direncanakan tuntas pada 31 Desember 2026.
Proses tender pun telah dilakukan sejak Desember 2025. Diperkirakan bulan Januari 2026, sudah ada pemenang dengan nilai penawaran Rp85 Miliar. Penandatanganan kontrak pembangunan fasilitas Pelabuhan Kilo masih menunggu dokumen lingkungan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai salah satu syarat dimulainya pembangunan pelabuhan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calabai Kabupaten Dompu, Prayitno, SH saat menyampaikan perkembangan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi, Senin (26/1/2026).
“Titik terang dari rencana pembangunan Pelabuhan Laut Kilo sudah ada. Kita sedang menunggu Dokumen KKPRL dari KKP. Berkas dan dokumennya sudah kita ajukan. Kalau sudah ada (KKPRL), kita tinggal tandatangan kontrak dengan pemenang tendernya,” ungkap Prayitno, SH.
Pelabuhan Kilo merupakan salah satu proyek strategis bagi Kabupaten Dompu. Ia akan menjadi simpul penting dalam pengembangan ekonomi dalam mendukung sektor kelautan, perikanan, pertanian, logistik dan jasa.
Posisi Pelabuhan Kilo yang dekat dengan jalur transportasi laut nasional, lebih dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah pusat pertumbuhan nasional untuk Indonesia bagian timur, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu. Apalagi posisi pelabuhan jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi baru Dompu maupun Kota Dompu. Sehingga menjadikan Pelabuhan Kilo sangat strategis.
Perjuangan menghadirkan pelabuhan di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ini, tidak hanya dari pemerintah daerah melalui penyiapan lahan seluas 30 ha. Lahan inipun dihibahkan ke Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 27 Februari 2020 lalu. Tapi juga Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor UPP Kelas III Calabai dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah pelabuhan.
“Perjuangan Panjang ini semoga sukses hingga semua rangkaian pembangunan Pelabuhan nanti dan memberi manfaat yang maksimal bagi pengembangan wilayah Kabupaten Dompu kedepan,” harap Prayitno.
Karenanya, Prayitno akan segera melapor ke bupati setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan pemenang tender. Termasuk meminta dukungan, agar Pelabuhan Kilo yang dibangun pemerintah ini bisa segera dilengkapi fasilitas pendukung lainnya, sehingga bisa segera dioperasionalkan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi yang didampingi Sekretarisnya, Yasser menyampaikan apresiasinya atas informasi kemajuan rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Rencana ini sudah lama dinanti oleh masyarakat Kabupaten Dompu, karena diyakini akan memberi manfaat besar bagi pembangunan Kabupaten Dompu ke depan.
“Informasi ini yang ditunggu-tunggu. Apalagi di tahun 2025 lalu, rencana pembangunannya terkena refocusing dan gagal dilaksanakan. Tapi tahun ini justru langsung dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran untuk fasilitas darat dan lautnya. Ini luar biasa,” kata Fakhrurrazi.
Kemajuan rencana pembangunan pelabuhan ini, pasti akan direspon pemerintah daerah. Sesuai kesepakatan, ada beberapa kewajiban pemerintah daerah dalam rencana pembangunan Pelabuhan Kilo. Termasuk membuat akses jalan lain yang menghubungkan Pelabuhan Kilo dengan Kota Dompu melalui Simpang Soriutu–Tanju–Mbuju Kilo.
“Tahun 2023–2024, pemerintah sudah membuka akses jalan dari Simpang Soriutu – Tanju. Tinggal ada satu jembatan di antara Desa Tanju Kecamatan Manggelewa dengan Taropo Kecamatan Kilo. Kalau sudah ada jembatan, akses jalannya bisa nyambung,” ungkapnya.
Ruas jalan yang ada saat ini, dikatakan H. Fakhrurrazi, tidak bisa digunakan untuk mendukung keberadaan Pelabuhan Kilo. Akses jalan yang curam dan berkelok, tidak memungkinkan untuk kendaraan bertonase besar. “Pemda sudah menyiapkan akses jalan alternatifnya,” ungkapnya. (ula)
