Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) resmi menjadwal pelantikan PPPK Paruh Waktu pada Rabu (28/1/2026). Mereka akan dilantik di lapangan Agung Kantor Bupati. PPPK Paruh Waktu yang dilantik, terutama dari OPD yang dimerger harus siap-siap ditempatkan di desa-desa, pasar dan pusat keramaian untuk mengidentifikasi potensi pendapatan daerah dan potensi gejolak sosial di bawah.
Informasi pelantikan PPPK Paruh Waktu itu disampaikan secara resmi oleh Pj. Sekda Akhmad Saikhu melalui surat undangan kepada kepala OPD dan para calon PPPK Paruh Waktu lingkup Pemkab. Dalam surat nomor 800/2/BKPSDM/I/2026 per tanggal 27 Januari itu, Saikhu menyampaikan dengan terbitnya Pertimbangan Teknis NIPPPK Paruh Waktu Kabupaten Lombok Barat Formasi 2025. Maka Pemkab akan melaksanakan penyerahan Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
“Maka dengan ini diharapkan kehadiran PPPK Paruh Waktu pada Rabu 28 Januari pukul 15.00 Wita di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat,” terang Saikhu.
Sementara itu, Sekertaris Satpol PP Lobar Fathurrahman menambahkan bahwa rencana penambahan personel satpol PP dari unsur PPPK Paruh Waktu mencapai 250 orang. “Nanti kami tempatkan di desa, kemudian di pasar, pusat keramaian (pariwisata) dan termasuk fungsinya melakukan mitigasi awal terkait bencana, perizinan dan lainnya,” terangnya.
Satpol-PP masing-masing desa ini akan dikoordinasikan dengan kecamatan dan Kasi Trantib. Menurutnya kebijakan ini bagus, Karena semua aktivitas sosial masyarakat bisa dipantau. Jika ada usaha belum berizin beroperasi, itu bisa dideteksi untuk diingatkan agar mengurus izin. Ia menambahkan, mereka berperan menginformasikan soal bencana, permasalahan sosial dan usaha.
Pihaknya membutuhkan SDM personel ini disiapkan melalui kegiatan Diklat dasar terkait tugas dan fungsi satpol PP. Termasuk membangun sikap mental mereka, karena mereka ujung tombak pelaksanaan tugas Pol PP dalam hal penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat di bahwa.
Sebelumnya, Bupati Lalu Ahmad Zaini yang karib disapa LAZ mengatakan bahwa PPPK Paruh Waktu yang bertugas di OPD dimerger akan ditempatkan di Satpol-PP. Pihaknya akan menempatkan satu anggota Satpol PP di setiap desa. Tujuannya supaya perubahan tata ruang di desa sejak dini bisa dikontrol dan monitor. Termasuk ketika ada gejolak sosial bisa dipantau. Ia ingin agar Satpol PP tersebar di seluruh desa seperti halnya Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Pihaknya juga akan menempatkan Satpol PP dari PPPK Paruh Waktu ini masing-masing pasar. Sesuai tupoksi penegak Perda adalah Satpol PP, sehingga mereka yang turun mengawasi pendapatan di masing-masing pasar. (her)
