Giri Menang (suarantb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat kewalahan memenuhi permintaan atau permohonan dari masyarakat untuk perantingan atau perampingan pohon. Pasalnya, permintaan perampingan pohon ini tak sebanding dengan kemampuan DLH yang terbatas, baik dari sisi personel dan peralatan. Untuk itu, DLH pun berupaya memaksimalkan pelayanan dengan berencana membeli kendaraan skylift untuk perantingan pohon.
Namun persoalan ini tak cukup bisa diselesaikan oleh DLH saja. Sehingga butuh peran aktif semua pihak, terutama Desa menangani secara bersama-sama.
Kepala DLH Lobar M. Busyairi menjelaskan bahwa pihaknya lebih pada langkah Mitigasi dengan mengantisipasi pohon tumbang. Pihaknya sudah berurat ke desa pada Oktober tahun lalu untuk bersama-sama melakukan langkah Mitigasi. Pihaknya pun secara berkala melakukan pengawasan dan pemangkasan atau penebangan melalui program Kasbang.
“Tapi dengan keterbatasan personel dan sarana prasarana yang ada, tidak maksimal juga kita melakukan itu,” aku Busyairi, Selasa (27/1/2026).
Tenaga yang ada saat ini, mampu melakukan pemangkasan maksimal lima pohon per harinya. Karena petugas kerja manual dengan cara memanjat lalu memotong sesuai kemampuannya. Belum lagi kalau ada kendala kabel listrik dan lainnya sehingga pemangkasan pun butuh waktu berkoordinasi dengan para pihak terkait.
Namun respons pimpinan dalam hal ini Bupati sangat cepat terhadap kendala yang dihadapi LH dalam melaksanakan tugasnya. Bupati mengatensi dengan memberikan anggaran untuk membeli kendaraan skylift. Dengan alat ini nanti lebih memudahkan dan mempercepat petugas dalam melakukan pemangkasan pohon, tanpa takut dengan risiko.
“Insyaallah (pengadaan skylift) mungkin bisa diakomodir melalui pergeseran anggaran awal tahun ini. Karena ini kebutuhan kita sangat mendesak,” ujarnya.
Lebih lanjut anggaran untuk penggandaan skylift sesuai dengan e-katalog mencapai Rp1,5 Miliar. Namun menurutnya hal ini tak cukup, untuk menangani persoalan ini. Karena itu butuh peran semua pihak, terlebih menyengkut keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab bersama. Jika ada pohon di depan rumah atau pekarangan, warga bisa menangani secara mandiri. Tidak menterjemahkan ke LH.
“Kami bukan mau lari dari tanggung jawab, tetapi kita berkerjaran dengan Waktu dan bencana itu tidak bisa menunggu,” imbuhnya.
Dibutuhkan juga peran kecamatan berkoordinasi dengan desa untuk menggerakkan masyarakat supaya melakukan pemantauan kondisi pohon dan pemangkasan secara mandiri. Tetapi tetap berkoordinasi dengan pihak DLH. (her)
