Giri Menang (suarantb.com) – Ajang atau event budaya Perang Topat di Pura Lingsar yang menjadi andalan Pemkab Lombok Barat (Lobar) bahkan NTB di sektor pariwisata dipastikan gagal menembus daftar Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026. Berdasarkan rilis Kemenparekraf RI, ajang Perang Topat tidak lolos kurasi.
Kegagalan ini memicu kekecewaan dari Bupati Lobar H. lalu Ahmad Zaini (LAZ). Di mana LAZ dengan tegas menjadikan kegagalan ini masuk sebagai bahan evaluasi jajaran OPD. Kekecewaan Bupati cukup mendasar, pasalnya saat Perang Topat terpental di KEN 2026, justru empat event lain di wilayah NTB sukses melaju dalam kurasi tersebut.
Keempat event NTB yang berhasil lolos antara lain Festival Rimpu Mantika (Kota Bima), Alunan Budaya Desa Pringgasela (Lombok Timur), serta Gili Festival dan Maulud Adat Bayan (Lombok Utara). Absennya Perang Topat masuk KEN cukup ironis, mengingat event ini pada tahun lalu mengukir prestasi dengan meraih penghargaan dari Kemenpar. Informasi yang diterima bahwa kegagalan Perang Topat teridentifikasi pada tahap wawancara dan verifikasi teknis.
Persiapan yang dianggap kurang matang dalam menjawab poin-poin krusial dari tim kurator pusat disinyalir menjadi penyebab rendahnya skor akhir. Bupati yang akrab disapa LAZ itu dikonfirmasi Rabu (28/1/2026) menyayangkan potensi besar tradisi ini tidak tersampaikan secara utuh akibat celah komunikasi saat sesi penilaian.
“Kita harus mengakui bahwa setiap detail dalam proses kurasi memiliki bobot yang menentukan. Kegagalan meyakinkan panelis pada fase krusial ini menjadi pelajaran berharga. Saya akan memanggil Dinas Pariwisata untuk menanyakan langsung siapa yang diwawancarai dan apa kendala sebenarnya di lapangan,” tegas Bupati.
Tak hanya soal presentasi, masalah pengelolaan sampah, dampak ekonomi dan pengunjung di lokasi acara juga menjadi “catatan merah” bagi tim penilai pusat. Merespons itu, Bupati Lobar mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan berbasis kinerja. Ia akan menyusun kontrak kinerja yang sangat detail bagi para pejabat terkait. Kontrak ini tidak lagi bersifat umum, melainkan mencakup target spesifik seperti jumlah kunjungan wisatawan hingga durasi lama tinggal (length of stay) wisatawan di Lobar.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh individu yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap target daerah. “Tidak ada beban lain bagi para pejabat selain bekerja dengan baik. Kinerja akan menjadi tolak ukur utama dalam mempertahankan jabatan. Jika target tidak tercapai dalam evaluasi rutin setiap enam bulan, maka akan menjadi dasar evaluasi jabatan mereka ke depannya,” tambah Bupati.
Untuk menjamin akuntabilitas, kontrak kinerja ini nantinya akan dibuka secara transparan agar publik dan media dapat ikut mengawasi pencapaian target tersebut. Bupati menekankan pentingnya sinergi dan menginstruksikan jajarannya untuk berhenti bekerja secara sektoral.
“Saya ingin koordinasi yang lebih tajam. Kita evaluasi total mana kriteria yang tidak terpenuhi. Pengalaman pernah mendapat penghargaan membuktikan kita mampu, maka tahun depan kita harus kembali dengan performa yang jauh lebih profesional, baik secara teknis maupun substansi,” pungkasnya. (her)
