PERSOALAN sampah di Kota Mataram kini menjadi ancaman serius bagi wajah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebijakan pembatasan ritase pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat, menjadi salah satu pemicu kondisi darurat sampah, sementara pengelolaan jangka panjang dinilai belum optimal.
Dampaknya, sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di berbagai titik kota mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan. TPS Lawata, TPS Sandubaya, TPS depan Universitas 45, hingga TPS Selagalas kini dipenuhi tumpukan sampah yang belum terangkut.
Saat ini, volume sampah yang masih tertahan di TPS di wilayah Kota Mataram diperkirakan mencapai 10.200 ton. Penumpukan ini merupakan akumulasi selama hampir dua bulan sejak pembatasan ritase diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
“Rata-rata timbulan sampah sekitar 170 ton per hari. Kalau dikalikan 60 hari, jumlahnya mencapai 10.200 ton yang masih ada di Mataram dan belum terbuang,” ungkap Kepala DLH Kota Mataram H. Nizar Denny Cahyadi
Ia menambahkan, pada Desember 2025 lalu Mataram hanya mampu membuang sekitar 30,5 ton per hari atau kurang dari 20 persen dari total volume sampah harian. Saat ini, kota hanya mendapat jatah satu ritase pengangkutan per hari.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui penguatan program pilah sampah dari sumber dan pengembangan “Tempah Dedoro” untuk pengolahan sampah organik. Upaya ini dilakukan guna menekan volume sampah yang harus dibuang ke TPAR.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan sejumlah TPS alternatif sebagai solusi darurat. Tiga lokasi yang disiapkan yakni lahan eks Bebek Galih, lahan di kompleks perkantoran Lingkar Selatan, serta opsi terakhir di lahan TPST Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, jika kondisi semakin mendesak.
Untuk penanganan jangka menengah, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar guna mendukung skema pembiayaan perluasan lahan TPAR Kebon Kongok. Perluasan ini menjadi bagian dari solusi transisi sambil menunggu realisasi pembangunan TPST modern di TPS Kebon Talo yang direncanakan mulai 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
DLH Kota Mataram sebelumnya juga menjelaskan, perluasan TPAR Kebon Kongok direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp4,2 miliar. Pembiayaan dilakukan melalui skema sharing, masing-masing 40 persen oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkot Mataram, serta 20 persen oleh Pemkab Lombok Barat.
“Perluasan ini menjadi solusi strategis agar ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok bisa kembali normal,” ujarnya.
Perluasan lahan tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton untuk kebutuhan satu bulan. Tahap kedua seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas sekitar 63.000 ton, yang diperkirakan mampu menampung sampah selama enam bulan, dengan timbulan sampah Mataram mencapai 350 ton per hari.
Selain itu, DLH juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa penambahan lahan seluas 4.600 meter persegi dengan kapasitas hingga 255.500 ton, yang diproyeksikan mampu menampung sampah selama 2,5 tahun.
Upaya pengolahan mandiri melalui dua unit insinerator dan TPST Modern Sandubaya yang dilengkapi Maggot Centre terus dimaksimalkan. Namun, kapasitas pengolahan yang hanya di bawah 50 ton per hari dinilai belum sebanding dengan lonjakan volume sampah yang terjadi. (pan)
