Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera merilis angka terbaru kemiskinan ekstrem di daerah ini. Data resmi tersebut dijadwalkan diumumkan pada 5 Februari 2026, seiring rampungnya proses verifikasi dan validasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS NTB, Wahyudin, MM, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini berada pada posisi 2,04 persen. Berbagai program intervensi telah disiapkan, salah satunya melalui Program Desa Berdaya Transformatif yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTB.
“Semua tetap berupaya supaya terjadi penurunan kemiskinan ekstrem. Data terakhir masih di angka 2,04 persen, dan ini yang sedang diupayakan Pak Gubernur melalui program Desa Berdaya, khususnya Desa Berdaya Transformatif,” ujar Wahyudin.
Pada tahun 2026, program Desa Berdaya ini diketahuinya akan menyasar 40 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dari lokasi tersebut, sekitar 7.250 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem akan menjadi sasaran utama pendampingan dan pemberdayaan.
“Targetnya jelas, diupayakan pada 2027 masyarakat yang disasar ini sudah keluar dari kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Wahyudin menambahkan, program Desa Berdaya Transformatif sebagaimana diketahui, tidak hanya berhenti pada bantuan sosial, tetapi difokuskan pada penguatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah akan membantu warga miskin ekstrem agar mampu berproduksi dan menjalankan usaha sesuai potensi yang dimiliki.
“Masyarakat akan dibina oleh pendamping desa selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Sehingga masyarakat yang didampingi harus benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem, itu yang diupayakan,” katanya.
Selain 40 desa pada 2026, pemerintah juga telah menyiapkan program lanjutan pada 2027 yang akan menyasar sekitar 33 desa tambahan. Penentuan sasaran dilakukan menggunakan data terbaru DTSEN yang saat ini masih dalam tahap verifikasi lapangan.
“Kami pastikan data yang digunakan benar-benar tepat sasaran, bersama dengan 144 pendamping desa yang bertugas di 40 desa pada tahap awal,” ujarnya.
Wahyudin juga menjelaskan, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Namun, dari sisi jumlah penduduk miskin ekstrem, Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak. Sementara dari sisi persentase, Kabupaten Lombok Utara tercatat paling tinggi. (bul)
