Praya (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk membayar upah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu selama tahun 2026 ini. Hanya saja, anggaran yang tersedia baru sekitar Rp9 miliar. Pemkab Loteng masih kekurangan sekitar Rp7 miliar untuk menutupi alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Hal itu diungkapkan Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., saat pelantikan kepala sekolah (kepsek) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng, Jumat (30/1/2026) malam lalu. Jumlah tenaga PPPK paruh waktu sendiri ada 4.540 orang. Dengan 1.527 orang di antaranya merupakan tenaga guru. Sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.
Dengan rata-rata upah Rp300 ribu sampai 400 ribu, anggaran yang dibutuhkan untuk tenaga PPPK paruh waktu tersebut sekitar Rp16 miliar. Kekurangan itulah yang sedang pikirkan sumbernya untuk menutupi kekurangan yang ada.
Di satu sisi Pemkab Loteng juga harus memikirkan anggaran untuk program lainnya. Terutama program fisik, karena anggaran fisik seperti untuk jalan dan lainnya ditarik oleh pemerintah pusat untuk membiayai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaranya yakni dengan memotong tunjangan pendapatan seluruh pegawai pemerintah yang ada. Persoalanya kemudian setelah diskusi dan uji petik, banyak pegawai pemerintah yang kini tinggal mengharapkan tunjangan pendapatan itu saja, karena rata-rata sudah mengambil (pinjaman) di bank.
“Semua kita pikirkan. Termasuk para tenaga guru yang tidak terakomodir menjadi tenaga PPPK paruh waktu, karena bagaimanapun mereka juga warga Loteng,” tegas Pathul.
Lebih lanjut Pathul mengakui anggaran untuk pegawai memang besar. Mengingat, jumlah pegawai yang dimiliki Loteng saat ini juga banyak. Pasca pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu total pegawai pemerintah di Loteng tercatat sebanyak 15.961 orang.
Dari jumlah tersebut 5.150 orang diantaranya merupakan tenaga PPPK penuh waktu. Di tambah 4.540 tenaga PPPK paruh waktu. Sisanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Dari total jumlah pegawai pemerintah yang ada, hampir setengah diantaranya atau sekitar 7.506 orang merupakan tenaga guru,” imbuh Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)
