Mataram (suarantb.com) – Dunia jasa konstruksi di Nusa Tenggara Barat disebut berada di titik nadir. Ribuan kontraktor yang dulu aktif kini rontok satu per satu. Kondisi ini bukan semata karena faktor alam atau ekonomi, tetapi kuat dipengaruhi praktik permainan tender, beban administrasi, serta politisasi proyek pemerintah.
Kontraktor senior NTB sekaligus mantan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, S.H., blak-blakan mengungkap sisi gelap dunia konstruksi saat ini.
“Dulu kontraktor itu ribuan jumlahnya di NTB. Sekarang, yang benar-benar masih hidup, yang masih bekerja, tidak sampai hitungan jari. Yang eksis itu tidak sampai 10 persen,” ujar H. Salman yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.
Ditemui di kantornya, Selasa, 3 Februari 2026, H.Salman mengemukakan, sebelum tahun 2020, jumlah kontraktor di NTB mencapai ribuan. Namun, pascagempa bumi Lombok tahun 2018, disusul pandemi Covid-19, serta perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, jumlah tersebut merosot tajam.
“Setelah gempa, kemudian Covid, lalu kebijakan-kebijakan pemerintah, itu mulai habis. Sekarang di Mataram saja, kontraktor yang benar-benar masih eksis tidak sampai 10 orang. Yang lama-lama, mungkin tidak sampai lima,” katanya.
Ia menegaskan, yang dimaksud “mati” bukan berarti meninggal dunia, melainkan profesinya sudah tidak lagi berjalan sebagai kontraktor. Banyak yang menutup kantor dan beralih ke usaha lain demi bertahan hidup.
Salman menjelaskan, salah satu penyebab utama rontoknya kontraktor adalah tingginya beban administrasi dan pungutan yang harus ditanggung, sementara pekerjaan justru semakin sulit didapat.
“Sekarang kontraktor dituntut profesional dari sisi administrasi. Mengurus izin perusahaan, SBU, tenaga teknis, itu biayanya besar. Belum lagi pajak-pajak, BPJS, dan pungutan-pungutan lain,” ujarnya.
Namun, menurut Salman, persoalan paling merusak dalam dunia konstruksi adalah praktik ijon proyek yang melibatkan penguasa, pemodal, dan tim sukses politik.
“Ini praktik ijon. Yang melakukan ijon itu (diduga) pejabat. Tidak hanya di dunia konstruksi, tapi di semua lini,” ujarnya.
Ia menggambarkan, dalam kontestasi politik seperti pilkada dan pemilu, calon kepala daerah kerap meminjam dana besar kepada pemodal. Ketika terpilih, utang tersebut harus dibayar, dan proyek fisik menjadi salah satu alat pembayarannya.
“Akhirnya proyek diatur. Siapa jadi PPK harus siap, siapa di pokja harus siap. Begitu tender masuk, sudah ditentukan siapa yang punya. Persyaratan diatur supaya hanya satu perusahaan yang bisa masuk,” jelas Salman.
Akibatnya, kontraktor profesional yang memiliki administrasi dan kemampuan teknis justru tersingkir.
“Sehebat apa pun administrasi kita, sekuat apa pun finansial kita, kalau tidak ‘sefrekuensi’ dengan penguasa, tidak bisa masuk,” katanya.
Salman menegaskan, praktik ini berdampak langsung pada kualitas proyek pemerintah. Proyek yang dimenangkan bukan oleh kontraktor pelaksana, melainkan oleh pemilik ‘bendera’, lalu dijual lagi ke pihak lain.
“Kadang-kadang yang bekerja itu sudah tangan keempat, tangan kelima. Nilai kontraknya tetap, tapi kualitasnya yang turun jauh,” ujarnya.
Ia mencontohkan, misalnya dari nilai kontrak Rp10 miliar, sebagian besar dana sudah terpotong untuk membayar hutang politik dan berbagai pihak.
“Untuk hasil pengerjaan fisik yang bagus itu, idealnya minimal butuh anggaran ril 75 persen dari nilai kontrak. Sekarang tidak, dengan berbagai potongan-potongan nilai kontrak, nilai anggaran di bawah 50 persen dari nilai kontrak juga dikerjakan dan terpaksa. Dari mana mau cari mutu?” katanya.
Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti proyek mangkrak, kualitas bangunan rendah, banjir, bangunan cepat rusak, tukang tidak dibayar, hingga kontraktor melarikan diri dan berujung persoalan hukum.
Dalam kondisi tersebut, kontraktor pendatang baru menjadi kelompok paling rentan. Mereka kerap tergiur janji proyek besar, lalu mengeluarkan dana miliaran rupiah, namun akhirnya tertipu.
H. Salman mencontohkan kasus seorang kontraktor baru yang mengeluarkan dana hampir Rp1,2 miliar dari janji proyek senilai Rp10 miliar, namun proyek tersebut tak pernah terealisasi.
“Uangnya tidak kembali sampai sekarang. Anehnya, orang ini tidak jauh dari lingkaran penguasa di instansi itu,” ungkapnya.
Dengan kondisi dunia konstruksi yang dinilainya sudah tidak sehat, H. Salman mengaku kini tidak lagi menaruh harapan besar pada usaha jasa kontraktor. Ia memilih mencari peluang usaha lain untuk bertahan hidup.
“Sekarang saya berpikir usaha lain. Makanan, kafe, atau usaha kecil-kecilan. Banyak kontraktor sekarang makan saja susah, apalagi mau modal usaha besar. Karena mau proyek pusat, mau proyek provinsi, kabupaten/kota, sama saja,” ujarnya.
Ia menyebut, profesi kontraktor yang dulu dianggap mapan dan bergengsi, kini justru berada dalam kondisi memprihatinkan.
“Dulu kontraktor itu profesi. Sekarang benar-benar kasihan. Kalau dibilang tidak menjanjikan, ya bisa saja dibilang begitu,” tandasnya. (bul)
