KETERLAMBATAN pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta gaji ke-13 dan ke-14 yang dialami ribuan guru di Kota Mataram menuai sorotan serius dari anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhammad Al Hariri, S.Pd.I. Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya kinerja Pemkot Mataram dalam memenuhi hak-hak dasar tenaga pendidik.
Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan keprihatinannya atas keterlambatan pembayaran tunjangan yang telah berlangsung hingga berbulan-bulan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena menyangkut kesejahteraan guru dan keluarganya.
“Keterlambatan pembayaran TPG dan tunjangan lainnya sangat kami sayangkan. Hal ini perlu kita evaluasi bersama,” ujar Al Hariri kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Selasa 3 Februari.
Ia mengungkapkan, Komisi IV DPRD Kota Mataram sebenarnya telah memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram pada Desember 2025 lalu untuk meminta penjelasan terkait kendala dan solusi pembayaran TPG serta tunjangan guru lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Disdik menyampaikan bahwa secara keuangan anggaran sudah siap, namun masih ada sejumlah persoalan teknis yang perlu dilengkapi, dengan target penyelesaian paling lambat akhir Desember.
“Namun melihat fakta di lapangan hingga saat ini, tentu kami sangat tidak puas dengan kinerja Pemkot Mataram yang belum mampu menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap para guru,” tegasnya.
Hariri menambahkan, hingga kini Komisi IV belum menerima laporan terkini terkait perkembangan penyelesaian pembayaran tersebut. Oleh karena itu, DPRD berencana kembali meminta penjelasan kepada Sekda Kota Mataram serta memanggil ulang Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran tunjangan sangat berdampak pada kondisi ekonomi guru dan keluarganya. Padahal, guru membutuhkan ketenangan dan kepastian kesejahteraan agar dapat fokus menjalankan tugas utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
“Kami sangat sedih dan kecewa keterlambatan sampai berbulan-bulan ini bisa terjadi,” ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.
Dari sisi penganggaran, Komisi IV DPRD Kota Mataram, lanjutnya, selalu mendorong agar kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Hal tersebut penting agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru, tidak mengalami kendala.
Terkait mekanisme pembayaran, Hariri menilai hal tersebut tidak perlu menjadi perdebatan panjang. Yang terpenting, menurutnya, adalah memastikan apakah anggaran untuk para guru sudah benar-benar siap atau belum.
Hariri memastikan, DPRD Kota Mataram melalui Komisi IV akan terus mendorong Pemkot Mataram agar segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran TPG, gaji ke-13, dan gaji ke-14 tersebut. (fit)
