Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir rob di wilayah pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Satu unit Huntara baru kini tengah dibangun untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi 20 kepala keluarga (KK).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri, mengatakan pembangunan Huntara tersebut merupakan respons cepat Wali Kota Mataram dan Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengevakuasi warga yang terdampak banjir rob dan abrasi beberapa waktu lalu.
“Huntara yang akan dibangun sebanyak satu unit dengan kapasitas 20 KK, ukurannya sama dengan tiga unit Huntara yang telah dibangun sebelumnya,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Nazaruddin Fikri yang akrab disapa Ujang menjelaskan, lokasi pembangunan Huntara berada di sekitar unit Huntara lama, tepatnya di Lingkungan Bintaro Jaya. Saat ini, proses pembersihan lahan sedang dilakukan melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan Pemkot Mataram, Pemerintah Kelurahan Bintaro, serta mahasiswa Universitas Mataram (Unram).
Dengan tambahan satu unit Huntara tersebut, total kapasitas hunian sementara di kawasan itu nantinya mampu menampung hingga 80 KK. Ia optimistis pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu singkat apabila kondisi cuaca mendukung. “Estimasi kami, pembangunan bisa rampung dalam dua minggu ke depan jika cuaca bersahabat,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan Huntara tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 juta.
Lebih lanjut, Ujang mengungkapkan tingginya kebutuhan hunian layak di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki, terdapat sekitar 13.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di tingkat kecamatan. Menyikapi kondisi itu, Wali Kota Mataram juga telah mengusulkan pembangunan dua unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) tambahan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Langkah tersebut diambil untuk mengakomodasi ratusan KK di kawasan pesisir yang saat ini masih menempati lahan ilegal atau garapan (GG). “Pak Wali mengusulkan tambahan dua unit Rusunawa agar dapat menampung lebih banyak warga,” ungkapnya.
Selain penyediaan hunian, Pemkot Mataram juga tengah menyiapkan konsep Kampung Nelayan Merah Putih sebagai solusi terpadu bagi masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi bagi nelayan dan warga sekitar.
“Dengan konsep ini, hunian warga nantinya berada dekat dengan lokasi kerja atau workshop mereka, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” pungkasnya. (pan)
