KETUA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Zaitun, SH., menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang saat ini tercatat sekitar 1,09 persen. Dia menilai angka tersebut belum menunjukkan kondisi kritis mengingat Kota Mataram merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sekaligus ibu kota Provinsi NTB.
Menurut Zaitun, keberadaan kemiskinan ekstrem tetap harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan DPRD sebagai representasi masyarakat. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan dan pendampingan kebijakan menjadi tanggung jawab utama dewan hingga berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2029.
“Dewan harus selalu siap mengawal, mengawasi, serta membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial sampai akhir RPJMD 2029,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Ia menjelaskan, langkah konkret dewan dalam memastikan efektivitas penanganan kemiskinan dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah. Pengawasan tersebut mencakup ketepatan sasaran bantuan sosial seperti bansos maupun BLT, kepatuhan terhadap regulasi di sektor pendidikan, hingga kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi kebersihan lingkungan masyarakat.
Selain itu, dewan juga menaruh perhatian pada validitas data penerima bantuan serta fakta di lapangan. Menurut Zaitun, sinkronisasi data dan pengawasan langsung sangat penting karena penyaluran bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, rawan terjadi penyimpangan.
“Fungsi pengawasan dewan sangat dibutuhkan, mulai dari sinkronisasi data sampai pengawasan lapangan, agar tidak terjadi penyimpangan dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” katanya.
Anggota dewan tiga periode ini menilai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan strategis yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga penanganan kemiskinan tidak bersifat sementara.
Zaitun mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, jaminan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan hunian layak. Namun, ia menekankan seluruh pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal dan seimbang karena semuanya merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jika salah satu aspek timpang, maka kemiskinan akan tetap tumbuh bahkan bisa menjadi lebih ekstrem,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini.
Dengan pengawasan ketat DPRD dan pelaksanaan program pemerintah yang terintegrasi, Zaitun optimistis target penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram secara berkelanjutan. (fit)
