PENANGANAN stunting di NTB mendapat atensi serius dari pemerintah daerah. Salah satunya, penanganan stunting diintegrasikan dengan konsep Desa Berdaya yang menjadi lokus pembangunan daerah. Sebanyak 106 desa menjadi sasaran utama intervensi, termasuk 40 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Dukcapil (DPMD dan Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, MSi., menjelaskan stunting memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, sanitasi, serta faktor sosial budaya. Karena itu, intervensi kesehatan disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.
Keluarga berisiko stunting, terutama keluarga miskin, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta balita dengan gangguan pertumbuhan menjadi sasaran prioritas. Data keluarga berisiko tersebut disinkronkan dengan BKKBN agar intervensi lebih tepat sasaran.
“Stunting ini kompleks. Faktornya bukan hanya gizi dan kesehatan, tapi juga sanitasi, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Karena itu penanganannya harus holistik dan lintas sektor,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Jumat (6/2/2026).
Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal melalui Juru Bicaranya, Ahsanul Khalik, mengapresiasi kerja kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam penurunan stunting di NTB.
Ia menyebut capaian 13,39 % persen bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten dan kota, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi modal optimisme bahwa NTB mampu menjaga tren penurunan stunting secara berkelanjutan, sekaligus memastikan anak-anak NTB tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
Berdasarkan data laporan gizi aplikasi Sigizikesga Kementerian Kesehatan RI per Desember 2025, capaian stunting terendah tercatat di Kota Mataram sebesar 6,57 % persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 % persen, Lombok Barat 9,58 % persen, dan Lombok Tengah 9,99 % persen. Sementara Lombok Timur masih mencatat angka tertinggi sebesar 22,39 % persen.
Dengan strategi terintegrasi dari meja makan keluarga hingga program Desa Berdaya, Pemprov NTB optimistis upaya penurunan stunting dapat terus dilanjutkan secara konsisten dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
“Capaian 13,39 % persen ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja kolektif pemerintah daerah, kabupaten dan kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi aktif masyarakat,” tandas Ahsanul. (ham)
