Mataram (suarantb.com) – Akses terhadap air bersih, sanitasi layak dan kebersihan lingkungan masih menjadi persoalan mendasar di kampung-kampung nelayan, termasuk di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi kampung nelayan tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar warga pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai relevan dengan kondisi objektif di lapangan. Namun, tanpa penanganan serius terhadap persoalan Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), modernisasi berisiko hanya menjadi proyek kosmetik yang gagal menjawab akar masalah.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, menyebutkan bahwa sekitar 5,44 persen desa pesisir di Indonesia masih tergolong kawasan kumuh, ditandai dengan rumah tidak layak huni, kepadatan tinggi, serta buruknya sanitasi (BPS, 2025). Kondisi tersebut juga tercermin di sejumlah wilayah pesisir Lombok Timur seperti Jerowaru, Keruak, dan Labuhan Haji.
Secara geografis, Lombok Timur memiliki garis pantai yang panjang dan menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga nelayan. Namun ironisnya, akses air bersih di banyak kampung nelayan masih bergantung pada sumur dangkal, air hujan, atau membeli air dari pihak swasta. Pada musim kemarau, krisis air bersih menjadi rutinitas tahunan.
Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa cakupan layanan PDAM di desa-desa pesisir Lombok Timur masih rendah, terutama di wilayah selatan. Air tanah di kawasan pesisir cenderung payau akibat intrusi air laut, sehingga tidak layak konsumsi. Akibatnya, keluarga nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih beban ekonomi yang berat bagi nelayan kecil dengan pendapatan tidak menentu.
“Ketika penghasilan nelayan menurun akibat cuaca ekstrem dan rusaknya ekosistem laut, mereka justru dipaksa mengeluarkan biaya ekstra hanya untuk air bersih,” kata Dani, Jumat (6/2/2026).
Audit sosial KNTI bersama sejumlah organisasi pada 2023–2025 mencatat 41 persen rumah tangga pesisir di Indonesia belum memiliki akses sanitasi aman, dan hanya 20 persen terhubung jaringan pipa air bersih. Kondisi ini sejalan dengan realitas di Lombok Timur, di mana pembangunan sanitasi sering tertinggal dibanding sektor lain.
Dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga kesehatan. Kasus diare, penyakit kulit, hingga stunting masih ditemukan di kawasan pesisir. Dani menegaskan bahwa stunting di kampung nelayan bukan semata persoalan gizi, melainkan akibat buruknya akses air bersih dan sanitasi.
“Nelayan punya ikan, tapi anak-anak mereka tetap stunting karena air yang digunakan untuk minum dan memasak tidak layak,” ujarnya.
KNTI menegaskan bahwa WASH adalah layanan dasar yang wajib dipenuhi negara, bukan program tambahan. Modernisasi kampung nelayan tanpa air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah yang serius hanya akan memperlebar jurang ketimpangan di pesisir.
“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah menjadikan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah sebagai fondasi utama pembangunan kampung nelayan,” tutup Dani. (bul)
