Dompu (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan akan meminta bantuan pendanaan atau ngutang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur, guna penanganan air bersih dan lampu jalan.
Dalam proses pengajuan pinjaman tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus diundang khusus oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, pada kegiatan asistensi tata kelola pemanfaatan pinjaman daerah di Jakarta pada Selasa (3/2/2026) lalu.
Asistensi ini dikhususkan bagi daerah yang mengajukan permohonan pinjaman ke perusahaan di bawah nauangan Kementerian Keuangan RI tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 41 kepala daerah se Indonesia. Khusus Provinsi NTB, diikuti oleh Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.
“Asistensi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terkait pengelolaan pinjaman daerah agar dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB, Jumat (6/2/2026) pagi.
Syahroni mengaku, dirinya hadir mendampingi Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE pada kegiatan asistensi oleh DirJen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan Bappenas, Kemenko Ekonomi, KPK, dan PT SMI.
Pemerintah daerah diharapkan mampu merencanakan, memanfaatkan, serta mengendalikan pinjaman daerah secara tepat guna dan terukur. Sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Dompu dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik good governance, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembiayaan daerah dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab,” ungkap Syahroni.
Berdasarkan daftar undangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Di NTB hanya Dompu dan Sumbawa yang diundang. Sementara daerah yang dikenal memiliki pendapatan asli daerah yang cukup besar dan kaya seperti Kota Surabaya, DKI Jakarta juga termasuk diantara 41 kepala daerah yang ikut diundang. (ula)
