Mataram (Suara NTB) – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2028 resmi dilantik dalam agenda yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di Hotel Grand Madani, Mataram, Jumat–Sabtu (7–8/2/2026).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanafiah dan disaksikan jajaran pengurus pusat KNPI, Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI NTB Lalu Winengan, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kesbangpol, Baznas NTB, para kepala desa, pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) se-NTB, serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya.
Dalam sambutannya, Ali Hanafiah menegaskan bahwa kepemimpinan Daud Gerung sebagai Ketua DPD KNPI NTB lahir melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang sah dan konstitusional. Ia mendorong kepengurusan baru segera melakukan konsolidasi internal serta membangun sinergi strategis dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi NTB.
Sorotan utama pelantikan ini tertuju pada arah baru KNPI NTB di bawah kepemimpinan Daud Gerung yang mengusung tagline Rejuvenasi Pemuda NTB. Menurut Daud, rejuvenasi bukan sekadar slogan, melainkan kerangka berpikir untuk memperbarui peran, mentalitas, dan kontribusi pemuda agar tetap relevan dengan tantangan zaman.
“Pemuda hari ini hidup di tengah perubahan sosial yang cepat—digitalisasi, disrupsi ekonomi, dan pergeseran nilai. Kalau KNPI masih memakai pendekatan lama, organisasi ini hanya akan menjadi monumen sejarah,” ujar Daud.
Ia menegaskan, rejuvenasi pemuda tidak sebatas pergantian usia atau struktur organisasi, melainkan pembaruan cara pandang dan cara kerja. KNPI, kata dia, harus kembali menjadi rumah besar pemuda yang produktif, progresif, dan solutif.
“Pemuda NTB tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus hadir sebagai pelaku dan penggerak,” tegasnya.
Daud menilai pemuda NTB memiliki potensi besar di sektor strategis, seperti ketahanan pangan, ekonomi kreatif, desa wisata, dan penguatan sumber daya manusia. Namun, potensi tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang sehat serta keberanian untuk terlibat dalam pusat-pusat pengambilan kebijakan.
Menurutnya, persoalan pemuda saat ini tidak lagi sebatas ruang ekspresi simbolik, melainkan ketimpangan akses ekonomi, kualitas SDM yang belum merata, serta minimnya keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, KNPI harus bertransformasi menjadi ruang konsolidasi gagasan dan laboratorium kebijakan pemuda, bukan sekadar forum seremonial.
Dalam relasinya dengan pemerintah daerah, Daud menegaskan posisi KNPI sebagai mitra kritis dan konstruktif. Ia menolak dikotomi lama organisasi kepemudaan antara sikap konfrontatif tanpa arah atau larut menjadi stempel kekuasaan.
“Kritik tanpa solusi adalah kegaduhan, sementara kedekatan tanpa integritas adalah pengkhianatan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua MPI KNPI NTB Lalu Winengan yang mengingatkan agar KNPI tidak hanya lantang bersuara, tetapi juga kaya gagasan dan solusi. Ia juga menegaskan legalitas kepemimpinan Daud Gerung yang dinilai telah memenuhi seluruh syarat normatif dan organisatoris sesuai aturan KNPI.
Dengan landasan legalitas yang kuat serta arah gagasan yang terukur, kepemimpinan Daud Gerung diharapkan mampu membawa KNPI NTB keluar dari konflik internal menuju peran yang lebih strategis, relevan, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.(ris)
