Mataram (suarantb.com) – Proses pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB masih berlangsung. Sepekan setelah pembukaan pendaftaran, tercatat sudah 14 orang yang mendaftarkan diri, termasuk tiga pejabat dari kementerian.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno menyebutkan, berdasarkan data sementara, jumlah pendaftar terus bertambah setiap hari. Dari 14 itu, tiga pejabat merupakan ASN Kementerian, tujuh orang berasal dari lingkup Pemprov NTB, satu orang dari kabupaten/kota di NTB, serta satu dari pemerintah daerah luar NTB.
Selain itu, terdapat satu pendaftar berlatar belakang dosen dan dua lainnya masih belum terdeteksi karena baru mengirimkan nama tanpa melengkapi berkas administrasi. Masuknya tiga pejabat kementerian dalam bursa seleksi OPD NTB menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan tingginya minat aparatur pusat untuk berkompetisi mengisi jabatan strategis di daerah.
“Jadi syarat minimal itu 4, tentu ini kan belum sampai, syarat minimal itu 4 setiap formasi. Belum lah, kita kan masih ada waktu, ini kan sekarang tanggal 2 belan, setelah kita buka tanggal 5, berarti ini kan cepat waktunya, kemudian penutupannya tanggal 9, masih ada waktu, mohon doanya Bapak, bisa memenuhi dari batas minimal, tahapan penutup yang bisa dijalankan,” jelas Yiyit, sapaan akrab Tri Budiprayitno.
Persyaratan untuk melanjutkan proses seleksi, lanjut Yiyit yaitu setiap formasi minimal diikuti empat peserta, maka dengan 13 formasi dibutuhkan setidaknya 52 peserta. Apabila jumlah minimal belum terpenuhi, panitia membuka kemungkinan perpanjangan masa pendaftaran.
“Misalnya ini bisa langsung jumlah pesertanya memenuhi persyaratan minimal, kalau dia memenuhi persyaratan minimal maka kita bisa lanjut. Kalau belum, maka kita perlu proses perpanjangan,” katanya.
Terkait pendaftar dari internal Pemprov NTB, disebutkan terdapat pejabat struktural hingga pejabat fungsional dengan jenjang ahli madya. Namun, belum ada kepala OPD yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.
Adapun proses seleksi ini juga akan melibatkan assessment center dari pusat dan Mahkamah Agung, sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji. Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga tengah melaksanakan seleksi serupa, sehingga potensi irisan peserta tetap terbuka.
“Nanti tinggal kemana proses-prosesnya. Di test assessment center itu juga bisa menggali terkait dengan kapasitas, potensi dan kompetensi, serta kemampuan lainnya, mansoesfulness seperti apa. Kemudian nanti setahapan punya jaring-jaring untuk kita akhirnya nanti insya Allah mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya.
Berdasarkan data tim Panitia Seleksi (Pansel), posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjadi jabatan yang paling banyak diminati, dari 14 pendaftar, tiga ASN mendaftar untuk posisi tersebut. Sementara, Kepala Dinas baru yaitu Dinas Kebudayaan hingga saat ini belum ada pendaftar.
“Tiga orang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dua orang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga,” ujar Ketua Pansel Tim I, Prof. Riduan Mas’ud.
Ia melanjutkan, masing-masing ASN mendaftar pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Kesejahteraan Rakyat Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RUSD NTB, Wakil Direktur SDM Diklat dan Penelitian Rumah RUSD NTB, Wakil Direktur Pelayanan, sertq Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD NTB.
Selain Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR) NTB, Direktur RSUD, serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) juga masih sepi pendaftar. (era)
