ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., menilai kunjungan Komisi X DPR RI ke NTB diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya pelestarian cagar budaya, khususnya di Kota Mataram.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kebudayaan perlu diikuti dengan komitmen konkret dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran. “Saya berharap kedatangan Komisi X DPR RI kemarin akan membawa angin segar terhadap pelestarian cagar budaya di Kota Mataram khususnya, dan NTB pada umumnya,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Jumat (13/2/2026).
Gus Arik, sapaan akrabnya, mengakui saat ini pengelolaan cagar budaya masih menghadapi keterbatasan anggaran. “Keterbatasan anggaran memang dipengaruhi kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan. Namun, ini tetap harus menjadi prioritas, terutama agar generasi muda lebih mengetahui sejarah daerahnya,” katanya.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pembahasan lebih lanjut mengenai penambahan anggaran akan bergantung pada hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia memastikan pihaknya akan mencermati sejauh mana komitmen penguatan alokasi dana bagi pelestarian cagar budaya dalam pembahasan APBD mendatang.
“Objek yang menjadi cagar budaya harus benar-benar dikelola oleh pemerintah agar pelestarian dan pengelolaannya dilakukan secara profesional,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti sejarawan, akademisi, dan budayawan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting guna memastikan aspek historis, edukatif, dan nilai budaya tetap terjaga.
Menurut Gus Arik, pemahaman sejarah daerah memiliki dampak luas, tidak hanya bagi pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga bagi citra dan daya saing daerah. “Setiap daerah akan lebih terhormat dan percaya diri menjual potensi daerahnya apabila mengetahui sejarahnya,” ujarnya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakra ini pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap penguatan pengelolaan cagar budaya, dengan catatan harus disertai kesepakatan yang jelas, pengawasan objektif, serta transparansi dalam tata kelola. Ia menilai sektor wisata sejarah memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Ada potensi pendapatan yang besar dalam pengelolaan cagar budaya. Wisata sejarah sangat potensial menghasilkan PAD yang signifikan apabila dikelola dengan profesional,” katanya.
Ia berharap, ke depan pemerintah daerah bersama DPRD dapat merumuskan kebijakan yang lebih progresif guna menjadikan cagar budaya sebagai aset strategis, baik dalam aspek pelestarian warisan sejarah maupun peningkatan ekonomi daerah (fit)
