Mataram (suarantb.com) – Anggota DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH. MH., memanfaatkan masa reses untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Mataram. Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari infrastruktur dasar hingga kebutuhan pendidikan dan pelatihan kerja.
Kegiatan reses yang digelar di sejumlah titik itu disambut antusias masyarakat. Warga secara langsung menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum yang rusak, saluran air yang tidak berfungsi, hingga persoalan banjir yang kerap melanda permukiman. Selain itu, kondisi rumah kumuh, kebutuhan akses pendidikan, serta permintaan pelatihan keterampilan juga menjadi perhatian.
“Banyak sekali persoalan yang kami serap. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga infrastruktur lingkungan seperti MCK dan selokan,” ujar Parhi kepada Suara NTB di sela-sela kegiatan reses, Sabtu (14/2/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk diperjuangkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Menurutnya, reses menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memahami secara langsung kondisi riil masyarakat.
“Terlepas dari apakah kami memperoleh suara atau tidak di wilayah tersebut, saat ini kami berbicara sebagai wakil rakyat untuk seluruh Kecamatan Mataram. Tugas kami adalah membangun dan membesarkan masyarakat, bukan lagi soal politik elektoral,” tegas politisi PKS ini.
Beberapa usulan warga disebut telah direalisasikan melalui mekanisme pokir pada tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Pagutan, perbaikan saluran drainase di kawasan BTN yang kerap dilanda banjir, serta pembangunan tembok masjid di salah satu lingkungan warga.
“Ketika warga mengeluhkan banjir dan meminta perbaikan selokan, itu langsung kami tindaklanjuti dan direalisasikan. Begitu juga dengan permintaan pembangunan fasilitas umum lainnya,” katanya.
Parhi menjelaskan bahwa proses penganggaran membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan perencanaan dan pembahasan bersama pemerintah daerah. Sejumlah usulan yang diajukan pada 2025, misalnya, direncanakan untuk direalisasikan pada 2027 sesuai siklus anggaran.
Meski demikian, ia mengakui tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi. Untuk aspirasi yang belum dapat direalisasikan melalui pemerintah daerah, pihaknya akan tetap mengusulkan dan mengoordinasikan agar dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya.
“Semua yang bisa dijawab dan direalisasikan akan kami upayakan. Kalau belum bisa terakomodasi, tetap kami perjuangkan melalui mekanisme yang ada,” ujar Parhi.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat tetap terjalin dengan baik, sehingga kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan warga di lapangan. (fit/*)
