KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengkritik kesiapan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menghadapi lonjakan volume sampah selama bulan Ramadan. Ia menilai, peningkatan sampah yang terjadi setiap tahun seharusnya sudah diantisipasi dengan perencanaan yang matang.
Menurutnya, pernyataan DLH yang menyebut adanya kenaikan volume sampah justru menunjukkan ketidaksiapan. “Kalau sudah tahu volume sampah akan naik, harusnya dipersiapkan langkah-langkah yang efektif dan efisien. Jangan terkesan ini seperti hal baru dan bingung bagaimana menanganinya,” ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (18/2).
Ia menegaskan, lonjakan sampah saat Ramadan bukan fenomena baru. Setiap tahun, peningkatan volume sampah terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Karena itu, perencanaan penanganan harus disusun lebih matang agar minimal 80–90 persen target penanganan bisa terealisasi.
Rachman juga menyoroti penanganan sampah reguler yang dinilai belum optimal. Menurutnya, jika sampah harian saja belum tertangani maksimal, maka penambahan volume saat Ramadan berpotensi memperparah kondisi.
Sebagai solusi, ia mendorong DLH sebagai garda terdepan Pemkot Mataram untuk mengoptimalkan pola pengangkutan sampah, termasuk dengan menerapkan sistem kerja tiga sif—pagi, siang, dan malam—secara berkelanjutan. Pola tersebut diharapkan mampu mempercepat pengangkutan sampah di titik-titik rawan penumpukan.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) sampah untuk melakukan pengawasan, razia, dan sosialisasi secara kontinu, khususnya kepada pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ia mendorong agar pelaku usaha beralih dari penggunaan kemasan plastik ke kemasan organik guna menekan volume sampah anorganik.
DLH juga diminta menyusun formula retribusi sampah yang lebih proporsional bagi pelaku usaha. Menurut Rachman, besaran retribusi sebaiknya disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan masing-masing usaha agar lebih adil.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan sampah, mulai dari tingkat RT, kepala lingkungan, hingga lurah. Sosialisasi harus digencarkan agar kesadaran masyarakat meningkat dan persoalan sampah tidak menjadi masalah berlarut.
“Masalah sampah ini tidak bisa ditangani setengah-setengah. Harus serius dan kolaboratif,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.
Rachman mengingatkan adanya persoalan sampah kiriman dari sungai-sungai yang melintasi Kota Mataram dan bermuara ke wilayah pesisir. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat di hilir serta mencemari kawasan pantai.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas daerah, termasuk dukungan pemerintah provinsi, agar penanganan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kapan lagi? Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (fit)
