Selong (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (Bansos) di Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi. Harapannya, lahirnya digitalisasi bansos ini bisa mengurai benang kusut masalah bansos di Lotim.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Siti Aminah, membenarkan penunjukan tersebut. “Di NTB, Lotim berdua dengan Mataram sebagai tempat pilot project-nya,” terang Siti Aminah saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Digitalisasi bansos dinilai sangat efektif untuk memverifikasi kelayakan penerima manfaat. Melalui sistem ini, data penerima akan diproses secara otomatis sehingga dapat membedakan mana masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bansos.
“Caranya sangat efektif untuk mengetahui mana penerima bansos yang layak ataupun tidak layak,” imbuhnya.
Siti Aminah memastikan bahwa penerapan sistem digital ini akan mulai berjalan pada tahun 2026. Saat ini, Dinas Sosial Lombok Timur masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum mengaplikasikan program tersebut.
Digitalisasi bansos bertujuan untuk menyempurnakan validasi Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah pusat sendiri telah memiliki Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan. Dalam data tersebut, tergambar jelas tingkatan atau desil warga berdasarkan kondisi ekonominya.
Sebagai gambaran, secara nasional salah satu daerah di Jawa Timur telah terbukti sukses melakukan digitalisasi bansos. Di daerah tersebut, masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bansos dapat terdeteksi secara otomatis melalui aplikasi, sehingga potensi kesalahan salur dapat diminimalisir.
Dengan adanya pilot project ini, diharapkan penyaluran bansos di Lombok Timur ke depan dapat lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui digitalisasi bansos ini juga dapat diketahui perubahan data. Misalnya perubahan data dasi Desil I ke desil V atau. Apakah desilnya naik atau turun.
Digitalisasi bansos ini juga memberi ruang untuk KPM melakukan sanggahan. Sanggahan langsung ini memastikan bahwa ada ruang pengaduan yang disediakan secara daring sehingga KPM yang berubah data ini bisa langsung memberikan sanggahannya. (rus)
