Mataram (suarantb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Hingga saat ini, progres fisik proyek tersebut telah mencapai 10,98 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp11 miliar
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro, Diana Santiaji Irawan, mengatakan capaian tersebut sempat terkendala proses redesain akibat adanya instruksi perubahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Presiden.
“Kemarin kami memang sempat menunggu redesain karena ada instruksi perubahan dari Bapak Menteri dan Bapak Presiden,” ujarnya, pekan lalu.
Meski terdapat sejumlah penyesuaian desain, pengerjaan di lapangan tetap berjalan sesuai koridor perencanaan. Saat ini, fokus pekerjaan meliputi pembangunan fondasi, pembesian, serta proses leveling atau perataan dan pengurukan lahan.
Irawan menjelaskan, perubahan signifikan terjadi pada Detail Engineering Design (DED) bangunan, terutama pada bentuk dan material atap. Awalnya, bangunan direncanakan menggunakan atap seng dengan model satu garis air. Namun, sesuai arahan Presiden terkait program gentengisasi, material atap diganti menjadi genteng tanah liat dengan desain atap pelana kuda.
“Instruksi Bapak Presiden kami akomodasi dalam redesain ini. Dari sisi anggaran, genteng memang lebih mahal karena bobotnya lebih berat dan membutuhkan konstruksi baja yang lebih kuat dibandingkan seng,” jelasnya.
Kendati terjadi kenaikan harga material, ia memastikan total anggaran proyek tetap sebesar Rp11 miliar melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang.
“Kami sudah membangun fondasi. Saat ini tinggal leveling seperti perataan dan pengurukan tanah serta pembesian, karena sebelumnya kami menunggu redesain,” katanya.
Proyek senilai belasan miliar rupiah ini dirancang sebagai kawasan terintegrasi sektor perikanan dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang akan dibangun meliputi jalan kawasan, musala, kantor pengurus, kios perbekalan, bengkel, ruang pertemuan, pabrik es, hingga cold storage atau gudang beku. Keberadaan gudang beku tersebut diharapkan menjadi solusi saat stok ikan melimpah agar harga di tingkat nelayan tidak anjlok.
Terkait pembagian kewenangan, Kementerian fokus pada pembangunan fisik kawasan dan fasilitas penunjang. Sementara itu, perizinan seperti Amdal, KKRD, dan IMB menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Adapun pengelolaan pasar ikan higienis akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Pihaknya optimistis proyek tersebut tidak akan menemui kendala berarti karena tipologi bangunannya tergolong bangunan biasa, bukan gedung bertingkat tinggi.
“Target kami April atau Mei tahun ini pengerjaan sudah selesai,” pungkasnya. (pan)
