Praya (suarantb.com) – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sebelumnya sempat terkendala urusan izin pemanfaatan lahan kini sudah ada titik terang. Hal itu setelah semua urusan syarat administrasi bisa diselesaikan oleh Pemkab Loteng, baik itu di Kementerian Pertanian maupun di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Proses pembangunan Sekolah Rakyat tersebut kini tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Urusan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian PU sudah selesai. Kini tinggal menunggu rekomendasi dari Kemensos,” sebut Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., saat acara Safari Ramadan di Desa Mantang, Jumat (20/2/2026) malam.
Rencananya dalam waktu dekat ini Pemkab Loteng akan ke Kemensos untuk bisa memastikan rekomendasi terkait pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera turun. Karena itu yang menjadi persyaratan Sekolah Rakyat bisa dibangun oleh Kementerian PU. Dengan begitu, diharapkan tahun ini fasilitas Sekolah Rakyat bisa mulai dibangun di Loteng.
“Yang akan membangun fasilitas Sekolah Rakyat ini nanti Kementarian PU, tapi sebelum dibangun harus ada rekomendasi dari di Kemensos. Rekomendasi inilah yang sedang kita tunggu,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.
Ia menjelaskan, proses pembangunan Sekolah Rakyat di Loteng memang cukup panjang dan tidak mudah. Pasalnya, lahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diusulkan oleh Pemkab Loteng yang ada di wilayah Desa Taman Indah berbatasan dengan Desa Beber seluas sekitar 10 hektare itu masuk kategori lahan pertanian yang dilindungi.
Karena itu, proses usulan harus melalui persetujuan Kementerian Pertanian. “Kalau tidak salah kita sampai empat bulan mengurus izin penggunaan lahan untuk Sekolah Rakyat ini di pemerintah pusat,” akunya.
Kementerian Pertanian sendiri tidak sembarang memberikan izin alih fungsi lahan pertanian seperti di Loteng ini. Meski lahan itu merupakan aset daerah. Mengingat, status Loteng sebagai satu dari 15 kabupaten penyangga pangan nasional. Di mana setiap tahun Loteng mampu suplus beras hingga 150 ton. Yang kemudian memasok kebutuhan beras ke daerah-daerah lainnya di Indonesia.
“Proses untuk Sekolah Rakyat ini memang tidak mudah. Tapi sekarang semua sudah tuntas. Tinggal menunggu rekomendari dari Kemensos. Kalau rekomendasi sudah turun, mudahan tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat di Loteng bisa dimulai,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)
