Mataram (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama para para pimpinan daerah se-Indonesia mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN) Selasa, 13 Agustus 2024. Para kepala daerah se-Indonesia tersebut dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Mereka sempat berkeliling sekitar istana guna melihat progres pembangunan pusat pemerintahan Kawasan IKN.
Dalam kesempatan tersebut, Hassanudin mengaku senang dapat melihat progres pembangunan pusat pemerintahan Kawasan IKN yang semakin berkembang.
“Senang dan bahagia sekali, hari ini saya bersama para Gubernur Se – Indonesia diajak Pak Bas, Menteri PUPR berkeliling sekitar istana melihat progres pembangunan pusat pemerintahan Kawasan IKN. Satu kata, keren!” ungkapnya.
Sementara itu, dalam arahannya Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur saat ini baru mencapai sekitar 20 persen dari keseluruhan.
“Jadi kalau Bapak, Ibu gubernur, bupati dan wali kota tadi melihat ini baru awal. Jadi belum selesai, jangan keliru, ini belum selesai, mungkin baru 20-an persen,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga menjelaskan, titik-titik, spot, yang dibangun di sini juga bukan hanya pusat pemerintahan seperti istana presiden dan wakil presiden, Kemenko, kementerian, dan berbagai gedung lainnya. Tetapi ada juga kawasan-kawasan yang telah banyak dibangun seperti enam hotel dan enam rumah sakit yang dalam proses pembangunan di IKN. Selain itu, ada training center dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendekati tahap selesai.
“IKN ini adalah contoh kota masa depan, yang dibangun rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya forest city, kota hutan bukan kota beton. Jadi saya kira di semua provinsi, kabupaten, kota, bisa merencanakan konsep kota itu seperti apa,” pesan Jokowi.
Presiden juga dalam kesempatan tersebut memberikan arahan khusus ditujukan kepada gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Garuda, IKN, Selasa (13/08) kemarin. kesempatan ini, Presiden memberikan pengarahan terkait peran gubernur sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemahaman gubernur tentang skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat menyelaraskan dengan program-program strategis daerah.
“Gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat mengawal, memonitor bupati, wali kota, agar daerah bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” ujar Presiden dikutip dari www.wapresri.go.id.
“Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan, karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan [dengan pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden mencontohkan bahwa hingga saat ini masih ada program pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah, yakni pembangunan infrastruktur, seperti waduk dan irigasi.
“Saya berikan contoh, ada waduk, karena memang biayanya besar, pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat, tetapi untuk sekunder dan tersier yang bisa masuk ke sawah, mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tetapi dalam kenyataannya ada [beberapa], waduknya sudah, tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah, itu tidak ada,” ungkapnya.
Untuk itu, Presiden meminta para gubernur apabila memang tidak mampu membangun infrastruktur sekunder dan tersier agar segera melapor kepada pemerintah pusat.
Kemudian, pada kesempatan ini, Presiden juga menyoroti pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten dan kota di wilayahnya.
“Saya melihat misalnya ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah programnya tidak jelas, banyak yang dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan, kan bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, atau universitas bisa, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Saya kira hal seperti ini yang Bapak-Ibu Gubernur bisa mengarahkan,” terang Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam menangani masalah-masalah yang dapat ditanggulangi bersama seperti urusan sampah. Kemudian, ia juga mengingatkan pentingnya backup data yang lengkap dan berlapis di setiap kabupaten dan kota.
“Kita minta agar pemerintah provinsi juga mengarahkan pemerintah kota dan kabupaten untuk backup data yang ada itu betul-betul diberikan. Kalau bisa, backup datanya itu berlapis,” ucap Presiden.
Terakhir, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Sumatera Utara dan Aceh pada September mendatang, Presiden menginstruksikan agar provinsi yang menjadi penyelenggara untuk segera menuntaskan segala persiapannya. Sedangkan kepada provinsi-provinsi lain, ia meminta agar membantu persiapan para atlet di daerahnya, terutama dalam pelatihan.
Hadir pada acara ini, para Gubernur dan Pj. Gubernur dari seluruh Indonesia. Sementara selain Wapres, tampak mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.(ris/r)
