Jakarta (suarantb.com) — Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, beberapa hari yang lalu menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Agenda utama: memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional.
Sari menyoroti pentingnya basis data terintegrasi sebagai fondasi kebijakan. Dengan data yang akurat, alokasi anggaran negara untuk sektor perumahan diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran. “Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sari lewat rilisnya pada Senin (23/2/2026).
Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS), disebut krusial untuk memastikan program benar-benar menyentuh keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Pendekatan berbasis data ini, menurut Sari, sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal.
Politisi asal Lombok, NTB, itu menekankan perlunya dukungan semua pihak. “Mari kita dukung sinergi pemerintah dan DPR dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama yang kuat, dukungan parlemen, pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” katanya. (r)
