DATA ketahanan pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 berada pada level aman yang ditunjang oleh sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Namun demikian, tantangan ketahanan pangan NTB memasuki awal tahun 2026 tidak hanya memastikan konsistensi pencapaian, namun harus pula melihat peluang meningkatkan ketahanan sektor pangan yang menggerakkan ekonomi daerah dengan stok tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
Level aman itu didukung stok beras aman serta surplus daging, termasuk didalamnya kegiatan pengiriman 16 ribu ekor sapi keluar daerah. Peningkatan produksi Padi 16,85 persen menjadi 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG). Luas panen meningkat menjadi 322.927 hektare dengan produktivitas 52,59 kuintal/hektare, didorong optimalisasi lahan 10.574 hektare dan penggunaan benih unggul.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan pemerintah pusat di daerah.
“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” ujarnya.
Pada tahun 2025, produksi mencapai 1.698.283 ton GKG (naik dari 1,45 juta ton pada 2024). Luas panen meningkat signifikan menjadi 322.927 hektare. Rinician wilayah Produksi Tertinggi (2025): Lombok Tengah: 421.941 ton GKG (Produktivitas: 53,66 kuintal/ha). Sumbawa: 398.864 ton GKG (Produktivitas: 53,37 kuintal/ha). Lombok Timur: 243.474 ton GKG (Produktivitas: 53,64 kuintal/ha). Bima, 208.018 ton GKG (Produktivitas: 48,55 kuintal/ha).
Sementara itu, kinerja Pertanian dalam Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 131 pada awal 2026 menjadi tolok ukur kesejahteraan petani yang membaik pada 2025. Bulog NTB juga memastikan stok aman dengan serapan gabah melampaui target.
Pada sektor peternakan, NTB konsisten surplus daging dan mengirim 16 ribu ekor sapi kurban ke luar daerah. Produksi ini menempatkan NTB sebagai salah satu pilar swasembada pangan nasional yang optimistis, untuk memperkuat ketahanan pangan pada 2026.
Tantangan utama ketahanan pangan di NTB pada 2026 berpusat pada alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim, serta tingginya konsumsi beras per kapita (±103 kg/tahun). Meskipun surplus produksi beras ditargetkan berlanjut, NTB harus mengatasi ancaman berkurangnya lahan produktif dan sistem logistik, di tengah optimisme perluasan optimalisasi lahan seluas 14.000 hektare pada 2026.
Tingginya konsumsi beras per kapita mencapai 103 kg/tahun menuntut diversifikasi pangan yang lebih gencar untuk mengurangi ketergantungan pada beras serta sistem logistik dan distribusi pangan yang belum sepenuhnya memadai serta minimnya fasilitas cold storage untuk hasil pertanian.
Stabilitas harga pangan dengan intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di 26 titik pada 2025 lampau untuk meredam inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan diperlukan, mengingat lonjakan permintaan dan sistem kapital pasar serta keberlanjutan produksi dalam rangka kebutuhan untuk mempertahankan surplus produksi (sekitar 500.000 ton) di tengah risiko penurunan produktivitas jangka panjang akibat intensifikasi lahan yang tinggi.
Pemerintah NTB berupaya mengatasi tantangan ini melalui penguatan optimisasi lahan, penggunaan benih unggul, optimalisasi pupuk subsidi, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang ditargetkan mencapai 131 pada akhir 2026.
Selain itu, food waste dan food loss menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di NTB, dengan sekitar 40 persen dari total timbunan sampah yang merupakan sisa makanan dengan mengampanyekan gerakan Stop Boros Pangan dan Selamatkan Pangan untuk mengurangi limbah, menekan emisi gas rumah kaca, serta mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Sementara sampah makanan yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang merusak lapisan ozon. Limbah ini juga merupakan bentuk pemborosan pangan di tengah tantangan pemenuhan nutrisi.
Gerakan “Stop Boros Pangan” mengajak masyarakat dan sektor pariwisata untuk bijak mengonsumsi pangan. Sektor pariwisata, sebagai penyumbang potensi food loss dan food waste yang signifikan, diajak berkolaborasi untuk mengurangi sampah makanan.
Ada pula pengurangan food waste dengan inisiatif pengelolaan sisa makanan (misal: dari Program Makan Bergizi Gratis/MBG) dilakukan melalui pemanfaatan sisa organik untuk budidaya maggot guna pakan ikan, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang bertujuan mendukung target SDG’s 12.3 yaitu mengurangi food waste hingga 50 persen pada tahun 2030.
Dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp200-250 triliun per tahun secara nasional, serta berkontribusi pada sampah organik, “Gerakan Selamatkan Pangan” dan kolaborasi sektor pariwisata untuk mengurangi limbah makanan dalam pengurangan food waste dan food loss serta kegiatan sosialisasi Stop Boros Pangan (SBP) dan gerakan selamatkan pangan, pemanfaatan sisa pangan menjadi kompos atau magot bertujuan memastikan akses dan ketersediaan pangan bergizi yang lebih baik di NTB, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari sampah organik. (r/ham)
