Selong (suarantb.com) – Harga cabai rawit yang melambung tinggi di Lombok Timur (Lotim) memicu sorotan tajam dari DPRD Lotim. Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi, menuding bahwa mahalnya komoditas tersebut bukan semata-mata akibat gagal panen, melainkan karena buruknya tata kelola distribusi pangan di daerah.
Dalam wawancara dengan Suara NTB pada Rabu (25/2/2026), Amrul Jihadi mengungkapkan bahwa secara kuantitas, hasil panen cabai di Lotim sebenarnya melimpah. Namun, sebagian besar produksi justru tidak dinikmati oleh masyarakat lokal.
“Fakta di lapangan, tidak ada pengelolaan yang baik. Hasil produksi sebagian besar ‘nongkrong’ di titik-titik pengumpul seperti Masbagik dan Anjani, lalu langsung dibawa keluar daerah,” ujar Amrul.
Ia menjelaskan, distribusi cabai yang lebih mengutamakan kebutuhan luar daerah ini menciptakan ironi. “Secara NTB mungkin pasokan oke, tapi secara Lotim tidak oke. Karena cabai kita banyak dibawa ke luar, warga lokal justru menjerit dengan harga tinggi,” tegasnya.
Pertanyakan Efektivitas Anggaran Inflasi Rp40 Miliar
Amrul menyoroti ancaman inflasi yang membayangi Lotim akibat gejolak harga cabai. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana hampir Rp40 miliar untuk program pengendalian inflasi dan kebutuhan bahan pokok (Bapokting). Dengan anggaran sebesar itu, ia mempertanyakan mengapa inflasi akibat cabai masih bisa terjadi.
“Harusnya dengan program dan anggaran yang sama, tidak ada lagi cerita inflasi untuk Bapokting. Kalau ini masih terjadi, kita harus pertanyakan kembali bagaimana distribusi anggaran pengendalian inflasi itu,” ungkapnya.
Politisi itu bahkan tidak menampik adanya rumor di masyarakat terkait penggunaan anggaran. “Jangan-jangan sesuai rumor yang beredar, anggaran hanya untuk tim sukses (timses). Anggaran sudah dibuatkan, tapi jika inflasi tetap terjadi, evaluasi serius harus dilakukan,” imbuhnya.
Amrul menyoroti bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Lotim sempat menempati peringkat tertinggi di tingkat nasional. Menurutnya, kondisi ini adalah alarm bahaya yang bisa memicu inflasi lebih luas.
Menurut Amrul, kenaikan harga cabai yang selalu terjadi setiap musim hujan menunjukkan pola masalah yang berulang dan tidak kunjung usai. Ia menilai langkah strategis dari Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian sangat diperlukan. Namun, perubahan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat bergantung pada kebijakan pimpinan daerah.
“Setiap tahun masalah ini dipertanyakan, setiap tahun juga mereka minta maaf. Tapi perubahan sistemik tidak terjadi. Sekarang saatnya ada langkah strategis dari Bupati. Kalau OPD gagal, itu cerminan kegagalan pemimpinnya,” tegas Amrul.
Ia mendesak agar Pemerintah Daerah segera mengambil langkah taktis untuk mengatasi kesulitan petani dan konsumen. “Bupati jadi kuncinya. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Jika stok secara regional baik tapi warga lokal menderita, artinya ada yang salah dengan sistem distribusi kita,” pungkasnya.
Champion Cabai Nasional, H. Subhan yang juga pelaku bisnis cabai ini menyatakan sejak Januari 2026 lalu pihaknya berhenti mengirim cabai ke luar daerah. Pengiriman katanya akan kembali dilakukan setelah situasi normal. Yakni berkisar bukan Juni-Juli mendatang. Seperti ke pasar Keramat Jati Jakarta dan pasar-pasar besar lainnya di sejumlah kota di luar Lotim.
Saat ini ia tegaskan, kebutuhan cabai hasil produksi Lotim komitmen untuk memenuhi kebutuhan lokal. “Saat ini kita jual untuk kebutuhan lokal saja,” demikian ungkapnya. (rus)
