Mataram (suarantb.com) – Bappeda Provinsi NTB mulai membuka ruang konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2027. Forum konsultasi publik tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah.
Pj. Sekda, H. Lalu Muh. Faozal menyampaikan bahwa Pemprov NTB memiliki tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan swasembada pangan, dan mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.
Ia menekankan bahwa setiap program perangkat daerah harus dirancang selaras dengan prioritas tersebut serta disusun secara berkelanjutan, tidak parsial, dan berbasis kemampuan fiskal daerah.
“Karena itu dalam rangka memastikan perencanaan tahun 2027 semakin tajam terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Terutama tiga prioritas pembangunan daerah itu,” ujar Faozal pada (26/2/2026).
Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan komitmen pimpinan perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan. Dimana RKPD 2027 diharapkan menjadi dokumen strategis yang benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat NTB.
“Perencanaan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus dikawal bersama, terintegrasi dengan program pusat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara konkret,” ujarnya.
Pada Kesempatan yang sama Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly sampaikan RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Ekosistem Industri Agromaritim serta Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan,”
RKPD 2027 diarahkan untuk memperkuat fase transformasi pembangunan. “Tahun 2027 adalah momentum memastikan upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi daerah benar-benar memberikan hasil nyata,” tegas Kepala Bappeda.
Melalui forum ini, ditegaskan pentingnya kolaborasi dan orkestrasi pusat-daerah dalam mewujudkan visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.
“RKPD 2027 diharapkan menjadi dokumen partisipatif yang responsif terhadap tantangan serta mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ndi)
