Mataram (suarantb.com) – Ditjen Perbendaharaan Wilayah NTB memaparkan kinerja fiskal Provinsi NTB hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal yang cukup solid. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN, sementara belanja negara telah terealisasi Rp2,512 triliun atau 11,16 persen dari total pagu. Angka ini mencerminkan akselerasi belanja pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi daerah sejak awal tahun.
Dari sisi pendapatan, sebagaimana disampaikan Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hafsari, Kamis, 26 Februari 2026, penerimaan pajak menyumbang Rp151,90 miliar. Struktur penerimaan masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp63,04 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp47,73 miliar. Pajak lainnya turut berkontribusi Rp41,12 miliar.
Secara tahunan (year on year/yoy), beberapa komponen mengalami kontraksi, yakni PPh yang turun 62,17 persen dan PPN turun 39,26 persen. Penurunan ini dipengaruhi kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.
Namun demikian, sejumlah komponen menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh 170,9 persen, sementara pajak lainnya melonjak 801,9 persen seiring peningkatan setoran pajak deposit.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi Rp47,77 miliar atau 4,93 persen dari target. Bea Keluar tumbuh 146,13 persen didorong relaksasi ekspor konsentrat tembaga, sementara cukai naik 13,9 persen seiring pertumbuhan industri hasil tembakau.
Sebaliknya, Bea Masuk mengalami kontraksi 42,86 persen akibat penurunan volume impor bahan baku, barang penolong, dan barang modal.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11 persen dari target. Pendapatan BLU melonjak 2.543,91 persen, terutama dari peningkatan jasa pelayanan pendidikan. Komponen PNBP lainnya juga tumbuh 16,63 persen, didorong peningkatan penerimaan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.
Dari sisi belanja, lanjut Ratih, realisasi mencapai Rp2,512 triliun atau 11,16 persen dari pagu APBN.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp326,62 miliar (4,21 persen), dialokasikan untuk berbagai sektor layanan publik, antara lain. Pendidikan: Rp68,71 miliar, Ekonomi: Rp42,72 miliar, Agama: Rp22,49 miliar, Kesehatan: Rp11,60 Miliar
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp2,185 triliun atau 14,81 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan mencapai Rp27,19 miliar. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Secara keseluruhan, APBN 2026 di NTB tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi daerah.
Dari sisi ekonomi regional, NTB mengawali 2026 dengan kabar menggembirakan. Neraca perdagangan Januari 2026 mencatat surplus USD 67,50 juta, melonjak 276,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Ekspor Januari 2026 tercatat USD 69,71 juta, didominasi produk copper cathode dan konsentrat tembaga. Sementara impor hanya USD 2,22 juta, turun tajam 94,21 persen dibanding Januari 2025.
Surplus perdagangan yang kuat ini menjadi sinyal positif bagi kinerja sektor eksternal NTB dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah pada awal tahun 2026. (bul)
