Mataram (Suara NTB)– Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan, melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi solusi nyata bagi warga yang menghadapi kondisi tidak terduga, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga risiko kematian.
“Program ini memberikan rasa aman bagi para pekerja dan keluarganya. Ketika terjadi musibah, negara hadir memberikan perlindungan,” ujar Bupati.
Saat ini, jumlah coverage kepesertaan di KLU telah mencapai 58.567 peserta atau setara dengan 41,38 persen. Angka ini menunjukkan tren positif dalam upaya memperluas perlindungan bagi tenaga kerja di daerah.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalokasikan perlindungan bagi 24.050 pekerja rentan, yang terdiri dari 20.000 peserta melalui APBD, 3.000 melalui Pokok Pikiran (Pokir), dan 1.050 dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Langkah ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi namun minim perlindungan.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang NTB BPJS Ketenagakerjaan, Nasrullah Umar, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pihaknya telah memberikan perlindungan kepada 30.000 tenaga kerja (TK) rentan di KLU.
Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga 2026 telah tercatat 16 klaim dari pekerja rentan di KLU dengan total manfaat yang dibayarkan mencapai Rp608.000.000. Nilai klaim tersebut menjadi bukti konkret bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat.
“Setiap klaim yang dibayarkan adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi para pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi,” ujar Nasrullah Umar.
Kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus meningkatkan cakupan perlindungan, sehingga semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi dan kesejahteraan masyarakat KLU semakin kuat dan berkelanjutan.(bul)
