Mataram (suarantb.com) – Upaya memperjuangkan keadilan gender dalam tata kelola hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) Provinsi NTB resmi mengukuhkan struktur kepengurusannya dalam acara “Konsolidasi dan Penguatan Kapasitas Advokasi” yang berlangsung Selasa, 3 Maret 2026 di Kota Mataram.
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh KONSEPSI NTB bermitra dengan The Asia Foundation ini berhasil menetapkan 7 orang pengurus inti pada hari kedua pertemuan. Para pengurus tersebut merupakan representasi dari berbagai komunitas perempuan perhutanan sosial yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di bumi Gora.
Pentingnya Wadah Kolektif FP3HI
Lahirnya FP3HI di NTB didasari oleh realitas bahwa partisipasi perempuan dalam skema Perhutanan Sosial masih belum proporsional akibat hambatan sosial, budaya, dan struktural. Padahal, perempuan memiliki peran krusial dalam mendukung keberlanjutan ekonomi rumah tangga melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu.
Forum ini dirancang oleh KONSEPSI NTB dan The Asia Foundation sebagai platform kolektif untuk membangun posisi strategis perempuan dalam ruang pengambilan keputusan formal, memperkuat literasi kebijakan, serta memastikan hak-hak perempuan dalam pengelolaan hutan terlindungi secara inklusif dan berkeadilan gender.
Suara dari Tapak: Diskusi Isu Strategis
Pertemuan ini menjadi panggung bagi para aktivis dan perwakilan komunitas untuk menyampaikan aspirasi kritis guna menyempurnakan rencana aksi forum ke depan:
- Regenerasi dan Keberlanjutan: Nanik dari SANTAI NTB menekankan pentingnya merangkul anak muda dalam visi-misi forum agar tongkat estafet penjaga hutan tetap berlanjut. Beliau juga mengusulkan mekanisme evaluasi tahunan dan Musyawarah Besar (Mubes) setiap tiga tahun sekali untuk menjaga kesehatan organisasi. Selain itu, ia menyoroti perlunya perhatian pada isu justifikasi agama dalam pernikahan anak di bawah umur.
- Inklusivitas Disabilitas: Sri dari HWDI mengharapkan agar isu strategis forum melibatkan penuh kelompok rentan. Peningkatan kapasitas dan pelatihan harus dapat diakses secara langsung maupun tidak langsung oleh penyandang disabilitas.
- Arah Kerja yang Jelas: Sinta dari Universitas Mataram memberikan masukan penting terkait penyusunan roadmap atau rencana aksi yang jelas agar output dan outcome dari gerakan FP3HI lebih terukur.
- Perlindungan Perempuan dan Anak: Eni dari DP3A mengusulkan integrasi program perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan dan anak di wilayah pinggiran hutan. Mengingat banyaknya kasus di mana korban merasa malu dan tidak tahu harus melapor ke mana, kerja sama dengan DP3A di tingkat kabupaten hingga provinsi menjadi sangat krusial.
- Restorasi Ekologi: Dari aspek lingkungan, Bapak Sukaesih dari Puncak Semaring mengusulkan agar forum melakukan aksi nyata melalui penanaman kembali tanaman spesies asli (native species) atau tanaman langka yang sudah mulai punah.
Langkah Strategis ke Depan
Melalui konsolidasi ini, FP3HI NTB telah menyepakati arah strategis serta agenda advokasi prioritas untuk 5 tahun ke depan. Dengan dukungan KONSEPSI NTB dan The Asia Foundation, forum ini diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang lebih responsif gender.
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan posisi bahwa perempuan NTB siap berdiri sejajar dalam menjaga hutan demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. (r/*)
