Selong (suarantb.com) – Program Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan dalam beragam bentuk dinilai hanya menjadi solusi instan yang tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi masyarakat. Termasuk yang teranyar sedang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lotim, menyalurkan bantuan sembako senilai Rp30 miliar untuk 198.774 warga Lotim.
Pemerhati kebijakan pemerintah, Dr. Muhammad Saleh, menyoroti bahwa konsep bantuan sosial di negara yang menganut kesejahteraan (welfare state) memang penting. Namun implementasinya perlu dikaji ulang agar tidak kontraproduktif.
“Dalam negara yang menganut kesejahteraan, negara harus hadir memberikan kesejahteraan. Salah satu bentuknya adalah bantuan sosial, seperti subsidi di berbagai bidang kehidupan,” ujar Dr. Muhammad Saleh kepada Suara NTB, Jumat (13/3/2026).
Salah satu jenis bansos yang disoroti Saleh adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat ini memiliki kelemahan fundamental karena dinilai membuat masyarakat menjadi pasif dan bergantung. “Bansos ini intinya tidak menyelesaikan masalah, tapi datangkan masalah baru,” nilainya.
BLT ini diketahui datang dari Pemerintah Pusat hingga daerah. Bahkan desa turut mengalokasikan anggaran setiap tahunnya melalui Dana Desa (DD)
Menurut Saleh, Konsep BLT ini membuat masyarakat jadi pemalas, tinggal tunggu bantuan. Lebih tepat menurut Saleh adalah rakyat diberikan program padat karya. Artinya, masyarakat bekerja dulu baru diberikan bantuan. “Tidak seperti sekarang yang langsung cair tanpa aktivitas produktif,” tegasnya.
Saleh mengidentifikasi bahwa permasalahan utama bergesernya model bantuan ini adalah karena alasan praktis dari sisi birokrasi. “Problemnya adalah pemerintah hari ini tidak mau direpotkan. Program BLT itu yang paling gampang dan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik bahwa BLT kerap kali hanya menjadi alat temporer. “Seringkali BLT ini hanya sebagai ‘pemadam lebaran’. Ia hanya menyala saat momen tertentu, lalu padam setelahnya. Bantuan ini tidak menyelesaikan persoalan akut di masyarakat, yaitu soal terbatasnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, pendapatan masyarakat tidak meningkat secara struktural,” papar Muhammad Saleh.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu berani kembali menggalakkan program-program produktif seperti padat karya yang tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga membangun infrastruktur dan membuka peluang kerja jangka panjang. Tanpa itu, BLT hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang menguras anggaran tanpa memberikan kemandirian ekonomi bagi rakyat.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin ketika dikonfirmasi soal seringnya ia menyalurkan bansos kepada rakyat Lotim menegaskan tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin eksrem. Persentase penduduk miskin di Lotim mencapai 13 persen dari total penduduk.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masyakarat miskin ini berasa di desil I, II, III, dan IV. Diinginkan Bupati lebih besar lagi bantuan yang akan diberikan. Tidak sekadar 198 ribu Kelompok Penerima Manfaat, tapi bisa lebih besar. Tapi alasan efisiensi membuat tidak bisa.
Kritikan soal bansos ini hanya akan cetak masyakarat bermental pengemis dinilai Bupati tidaklah masalah. Boleh saja ada kritikan seperti itu, tapi, untuk penyaluran bansos seperti paket sembako ini tersalurkan karena ada momentumnya. Seperti momen menjelang Idulfitri, karena masyarakat butuh. “Kita perlu berikan bantuan saat situasi urgent,” ucapnya.
Situasi puasa Ramadan dan menjelang lebaran ini masyakarat miskin ekstrem butuh sentuhan dari pemerintah agar memiliki perasaan yang sama. Sama-sama senang saat memasuki Lebaran. “Bagaimana dengan mereka yang miskin ekstrem? Apakah mereka ikut bahagia kalau tidak ada yang berikan bantuan,” imbuh Bupati. (rus)
