Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga bulan Maret baru 32 desa dari 156 desa yang sudah melakukan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) kepada perangkat desa.
“Baru 32 desa sudah melakukan pembayaran Siltap perangkat desanya. Kami juga terus mendorong desa lainnya agar segera, karena sudah tiga bulan perangkat desa termasuk kades belum menerima gaji,” Kata Kabid Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa, Hendra Irawan, kepada Suara NTB, Jum’at, 13 Maret 2026.
Hendra melanjutkan, pemerintah juga telah bersurat melalui kecamatan selaku kordinator desa untuk mendorong desa, agar mempercepat penetapan APBDes. Hal itu dianggap sangat penting, karena jika penetapan APBDes molor, maka para perangkat desa termasuk kades tidak bisa menerima gaji.
“Kami sudah bersurat secara resmi ke kecamatan untuk meminta desa mempercepat penetapan APBDes. Kami juga berharap agar kecamatan bisa proaktif meminta mereka,” ucapnya.
Ia mengatakan, sampai bulan Maret belum ada satu pun desa yang mencairkan anggaran dana desa. Prosesnya baru sebatas pembayaran Siltapnya saja. Karena untuk proses administrasinya masih ada yang belum lengkap, bahkan dari 32 tersebut ada 9 desa yang telah memenuhi syarat penyaluran.
“Jadi untuk pembayaran Siltap mereka, tergantung APBDes nya. Kalau APBDes lambat ditetapkan ya mereka juga lambat menerima gaji, kami pun menargetkan dalam minggu ini semua desa sudah mencairkan anggaran Siltap,” jelasnya.
Dikatakannya, lambatnya penyusunan APBDes di masing-masing desa lantaran proses pembahasannya bersama dengan BPD yang cukup alot. Apalagi anggaran dana desa untuk tahun ini, terpangkas hingga 11,89 persen termasuk didalamnya Rp80 miliar untuk KDMP dari tahun sebelumnya di angka Rp153 miliar.
“Syarat penyaluran anggaran tersebut harus ada SK evaluasi dari kecamatan termasuk penetapan APBDesnya. Maka kami minta desa segera melakukan penetapan,” imbuhnya. (ils)
