Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa, menerbitkan surat edaran nomor 500.4 /263/ Ekon-SDA/II/ 2026 yang diperuntukkan bagi seluruh kepala desa dan camat untuk menjaga hutan.
Surat yang ditandatangani Bupati Sumbawa tersebut berkaitan dengan larangan menanam jagung di kawasan hutan, perhutanan sosial, area penggunaan lain (APL) dan tanah negara di musim tanam berikutnya. Selain itu diminta kepala kepala desa untuk tidak menerbitkan sporadik atas tanah tersebut.
“Kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagimana diubah dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2023 tentang cipta kerja,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Ivan Indraya kepada Suara NTB, kemarin.
Pemkab Sumbawa juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) perlindungan dan pengamanan untuk menekan terjadinya kerusakan hutan terutama di beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kritis.
“Kondisi hutan Sumbawa saat ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga adanya satgas ini kami berharap hutan ini bisa terjaga terutama daerah yang menjadi sumber mata air,” ucapnya.
Pembentukan Satgas dan penerbitan surat edaran merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kerusakan hutan yang berujung pada krisis lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam penertiban, agar masyarakat dan pengusaha tetap bisa mencari nafkah tanpa merusak hutan.
“Pemerintah tidak melarang asal ada izin dan dokumen lengkap, serta tidak menebang kayu di kawasan terlarang. Mari kita lakukan komunikasi baik supaya masyarakat bisa menerima,” tambahnya.
Ia menambahkan, sebagai bentuk pengawasan yang lebih transparan, Pemkab juga sudah meluncurkan hotline call center ‘Lapor hutan’. Call center tersebut bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan langsung jika terjadi pelanggaran di lapangan.
“Kami berharap kepada semua pihak untuk mendukung program tersebut dalam menjaga hutan. Mari jadikan Sumbawa sebagai daerah hijau dengan hutan yang tetap hijau dan lestari,” tukasnya. (ils)
